HUKUM

8.000 Personel Gabungan Bakal Amankan Pilkada Lampung 2020

MONITOR, Bandarlampung – Sebanyak 8.000 personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2020 di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

“Kami akan menggelar Operasi Mantap Praja Krakatau 2020. Salah satu tugasnya mengamankan proses demokrasi di Lampung,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, kepada wartawan di Bandarlampung, Lampung, Sabtu (5/9/2020).

Zahwani mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan tugas sejak tahapan pilkada dimulai, yakni pada saat pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 hingga 31 Desember 2020 mendatang.

Menurut Zahwani, satuan wilayah hukum polresta dan polres setempat akan bertanggungjawab untuk mengamankan pilkada di wilayah masing-masing.

Pandra menyebutkan, ada delapan kabupaten dan kota di Lampung melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Artinya, ada delapanpolres dan polresta yang akan bertanggungjawab untuk mengamankan wilayahnya.

“Di Lampung ada sebanyak 14 polres dan polresta. Jika diperlukan polres yang wilayahnya tak menggelar pilkada dapat mendukung di polres dan polresta yang daerahnya menggelar pilkada,” ujarnya.

Zahwani mengatakan, Polri akan bersinergi dengan TNI, pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk menciptakan suasana demokrasi yang sejuk dan damai.

“Seluruh komponen masyarakat harus menjadi sistem pendingin di tengah pesta demokrasi ini,” katanya.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

2 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

11 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

11 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

19 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu