Pemerintah Siapkan Dana Tambahan Rp5 T untuk Pilkada 2020

Dana tambahan itu untuk menunjang penerapan protokol kesehatan Covid-19

Menko Polhukam Mahfud MD/ dok: detik.com

MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran tambahan hingga mencapai Rp5 triliun untuk membantu jalannya protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak kali ini berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Mahfud pun mengingatkan agar protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti.

“Tak kurang Rp5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya saat menjadi keynote speech dalam webinar bertajuk ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Mahfud pun menyebutkan serangkaian protokol kesehatan yang akan dilaksanakan saat Pilkada langsung Desember nanti. Di antaranya, jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi.

Selain itu, lanjut Mahfud, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama. Menurut Mahfud, hal itu bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena pemilih yang datang serempak.

“Jadi pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan,” ujarnya.

Kemudian, Mahfud mengatakan, seluruh petugas TPS dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan.

“Nanti digunakan saat memilih. Selesai mencoblos sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk ini. Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan ada pula tenaga medis jika sewaktu-waktu diperlukan,” katanya.

Sementara itu, Direktur MMD Initiative Asmai Ishak, mengungkapkan bahwa perlu ada peninjauan mengenai impelementasi justice and democracy di Indonesia melalui Pilkada Serentak yang telah berlangsung beberapa kali ini. Apalagi, pemilihan langsung kali ini dalam kondisi yang berbeda, yakni di tengah keprihatinan pandemi Corona Covid-19.

Melalui webinar tersebut, Asmai berharap ada masukan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kontribusi dan partisipasi atau keterlibatan masyarat dalam pilkada langsung di tengah pandemi Desember 2020 nanti.

“Dan harapannya pilkada meski dalam kondisi pandemi melahirkan pemimpin lokal yang dibutuhkan daerah. Kondisi pandemi jangan sampai semakin memperparah dan membelokkan tujuan pilkada langsung, yakni demokrasi berkualitas, yang berkeadilan dan berkeadaban. Semoga webinar ini bermanfaat dan menyajikan solusi,” ungkapnya.

Sekadar informasi, hadir dalam webinar itu di antaranya Peneliti Utama LIPI Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz dan Direktur Perludem Khoirunnisa.