MONITOR, Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Dia meminta kebijakan ganjil genap untuk direvisi Pemprov DKI. Sebab, kebijakan tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru.
“Harus dievaluasi. Kebijakan ganjil genap hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat,” kata Wibi Andrino kepada wartawan di Jakarta.
Dikatakan Wibi, kebijakan ganjil genap juga semakin mempersulit masyarakat untuk mencari nafkah di tengah krisis ekonomi saat ini. Legislator muda NasDem ini menjelaskan, jika kebijakan ganjil genap masih diterapkan dikhawatirkan akan menambahkan klaster baru penularan Covid-19.
“Ganjil genap hanya akan membuat masyarakat semakin sulit mencari nafkah ditambah semakin tinggi tingkat penularan Covid-19 di klaster transportasi umum,” pungkasnya.
Diketahui, Kapasitas tes PCR di Provinsi DKI Jakarta kian meningkat. Jika beberapa hari terakhir, jumlah tes PCR untuk menemukan diagnosis baru berada di kisaran 4.000 – 5.000 orang, pada 2 September 2020, jumlahnya sebanyak 7.270 orang. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 laboratorium yang baru melaporkan hasil tes PCR karena juga baru beroperasi dan mendapat izin resmi dari Kemenkes RI. Sehingga, total sebanyak 56 laboratorium telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pemeriksaan tes PCR.
 Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap){kind=link}