MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan bahwa banyak faktor yang bisa menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal di tengah masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat menanggapi kesiapan Indonesia dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan yakni Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Bamsoet menyebut, semua pihak perlu waspada terhadap munculnya konflik horizontal dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti.
Sebab, menurut Bamsoet, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung pada masa ekonomi yang tidak menentu karena pandemi Covid-19. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara multietnis dan multiagama.
Dari dua sisi tadi, Bamsoet menilai, bisa saja ada oknum yang memanfaatkan pesta demokrasi itu dan merusak persatuan Indonesia melalui konflik horizontal.
“Banyak faktor yang menjadi pemantik lahirnya konflik horizontal. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya saat membuka diskusi daring ‘Menjaga NKRI di Tengah Politisasi Penanggulangan Pandemi Covid-19’ yang digelar oleh Ikatan Jurnalis UIN (IJU) Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Bamsoet mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah menggelorakan karakter dan jati diri bangsa. Narasi ini yang menurut Bamsoet mulai terlupakan.
Sebab, lanjut Bamsoet, pemerintah cenderung fokus memperbaiki masalah pada sektor kesehatan dan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
“Pada kondisi rentan seperti ini, hal kecil sangat mudah jadi pemantik memperlemah ikatan kebangsaan. Bila tidak dikelola dengan baik, dapat menggerus konsepsi NKRI sebagai sebuah konsensus nasional,” katanya.
Selain menggelorakan karakter bangsa, pemerintah juga perlu terbuka atas kritik. Kritik, menurut Bamsoet, sangat penting dalam menjaga iklim demokrasi Indonesia, namun harus disampaikan dengan cara-cara yang benar.
Ketika iklim demokrasi berjalan baik, Bamsoet percaya, persatuan Indonesia tidak akan goyah meskipun terdapat oknum yang berupaya memecah belah bangsa.
“Pada hakikatnya kritik adalah koreksi untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang tepat, dengan menghadirkan argumen dari berbagai sudut pandang. Dalam konsesi ini, kritik yang terukur dan konstruktif diperlukan,” ujarnya.
