Pemerintah Siap Luncurkan Bansos Beras untuk PKH

Menko PMK, Muhadjir Effendy, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras bersama Mensos, perwakilan Bulog, Dinsos dan para transporter melalui video conference di Jakarta, Selasa (1/9/2020). (Dok. Humas PMK)

MONITOR, Jakarta – Pemerintah siap meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras khusus bagi 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Peluncuran program bansos beras tersebut masih dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19. Rencananya, program itu akan dilakukan pada Rabu (2/9/2020) di Jakarta dan dihadiri oleh Dinas Sosial seluruh Indonesia, Bulog dan juga para transporter yang nantinya bertugas menyalurkan beras langsung kepada penerima PKH.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menekankan kepada seluruh pihak terkait agar dapat memastikan bahwa proses penyaluran bansos beras berjalan dengan baik di lapangan.

“Intinya ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu, di lapangan berjalan seperti yang diharapkan. Yang paling penting perlu diantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras bersama Mensos, perwakilan Bulog, Dinsos dan para transporter melalui video conference di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Muhadjir mengatakan bahwa mekanisme penyaluran bansos beras di lapangan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Para transporter yang akan membagikan beras harus memegang data penerima PKH termasuk memahami karakteristik secara geospasial. 

Selain itu, menurut Muhadjir, Bulog selaku penyedia beras juga diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang benar-benar dengan kualitas beras medium dan bobot tepat seberat 15 kg.

“Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan. Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses. Itu mohon betul-betul diperhitungkan terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul,” ujarnya.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menambahkan bahwa penyelenggaraan program bansos beras untuk PKH akan dilakukan dalam periode tiga bulan mulai Agustus sampai Oktober 2020. Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar yakni lebih dari Rp5 triliun.

Lebih rinci, penyaluran bantuan itu juga membutuhkan dana tidak sedikit untuk biaya transportasinya. Mengingat, penyaluran bansos dilakukan door to door kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seluruh Indonesia.

“Penyalurannya akan kita mulai besok, sekaligus Agustus-September dua bulan yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi. Program ini kita luncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Juliari.

Sementara itu, Muhadjir juga akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan di lapangan untuk memastikan penyelenggaraan program bansos beras benar-benar tepat sasaran sehingga diharapkan mampu mengurangi beban PKH.