MONITOR, Jakarta – Pemerintah diharapkan tidak asal-asalan dalam menggunakan vaksin virus Corona, terutama yang berasal dari luar negeri. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menekankan pemerintah harus mengedepankan unsur kehati-hatian dalam menguji vaksin tersebut.
“Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus COVID-19. Penting soal efektif atau tidaknya. Walaupun mengenai kehalalan juga penting,” ujar Sukamta, dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Rabu (2/9).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan, pemerintah perlu mempertimbangkan ada 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus COVID-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V, sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).
Ia menjelaskan, fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia yang berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat, maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia.
“Fakta ini menjadi penting ketika kita mengimpor vaksin dari luar negeri. Data dan analisis virus dan keefektifan vaksin harus sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan pembuat vaksin di luar negeri disebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia. Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi ijin edar obat makanan, tentu ini berbahaya,” beber Doktor lulusan Inggris ini.
Lebih jauh Sukamta berpesan bahwa efektifitas vaksin untuk menyelamatkan rakyat menjadi hal utama. Semakin cepat memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri, belum tentu akan efektif bekerja.
“Kebijakan ini sangat beresiko pada pemborosan APBN. Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negri supaya bisa berhasil efektif secepat cepatnya,” tandas Sukamta.
