MONITOR, Jakarta – Bertepatan dengan HUT MPR RI ke-75, yakni pada 29 Agustus 2020, MPR RI merekomendasikan agar visi dan misi calon kepala daerah (cakada) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat menberikan sambutan di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR RI ke-75 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020).
“Visi-misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sebagai arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di segala bidang kehidupan, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (30/8/2020).
Senada dengan rekomendasi MPR RI tersebut, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menggandeng MPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Webinar Nasional pada Senin (31/8/2020) pekan depan.
Webinar dengan tema ‘Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada’ itu akan menghadirkan narasumber Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI), Tito Karnavian (Mendagri), Arif Budiman (Ketua KPU RI), Abhan (Ketua Bawaslu RI), Muhamad (Ketua DKPP RI).
Pembahas dari penggiat pemilu adalah Jery Sumampow dan Khoirunnisa Nur. Pengantar Diskusi oleh Alfitra Salaam (Ketua Umum AIPI) dan moderator diskusi Nur Hidayat Sardini (Ketua AIPI Semarang).
Melalui Webinar ini, diharapkan agar Rekomendasi MPR tentang visi dan misi cakada terintegrasi dengan Visi Misi NKRI, dapat diimplementasikan secara substansi dan teknis oleh penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan terkait.
Sekjen AIPI, Bernad Dermawan Sutrisno, selaku ketua panitia pelaksana Webinar nasional mengungkapkan bahwa rekomendasi MPR terkait integrasi visi dan misi cakada dengan Visi NKRI harus dimplemetasikan ke tataran teknis setelah mendapat penguatan atau masukan dari publik dan berdasarkan kajian akademis.
