MONITOR, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) kembali mengumumkan pasangan calon (paslon) yang akan diusung di Pilkada Serentak 2020.
Pengumuman itu adalah gelombang ke-IV setelah pengumuman pertama 19 Februari, kedua 17 Juli dan ketiga 11 Agustus 2020 lalu. Dalam momen ini, PDIP tetap melakukan pengumuman secara telekonferensi.
Sesuai jadwal yang telah disusun, pembukaan dengan Protokoler Partai dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Diawali pentas seni tari penyambutan Kamelawi dari Bali.
Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, akan membacakan daftar calon yang telah diputuskan partai dilanjutkan pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberi penekanan terkait kedaulatan pangan dan politik lingkungan.
“Seperti pada agenda sebelumnya, Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan terkait tugas dan tanggung jawab calon pemimpin serta sejumlah amanat lainnya termasuk peneguhan ideologi Pancasila serta pentingnya kedaulatan pangan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sementara Mbak Puan akan membacakan daftar Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di empat Provinsi dan 58 Kabupaten/Kota,” ungkap Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (28/8/2020).
“Setelah Mbak Puan membacakan nama-nama paslon dari wilayah timur ke barat, lima paslon mewakili tiga zonasi waktu akan diminta untuk memberikan tanggapan,” ujar Hasto melanjutkan.
Adapun empat paslon provinsi yang akan diumumkan yakni Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Paslon PDIP untuk Pilkada Kota Surabaya dipastikan akan menarik perhatian publik.
Menurut Hasto, pengumuman calon kepala daerah gelombang IV sekaligus mengakhiri proses internal di partai dalam menyeleksi calon pemimpin terbaik untuk ditawarkan kepada rakyat dalam Pilkada Serentak 2020.
“Bagi PDI Perjuangan pilkada menjadi momentum konsolidasi partai. Partai serius menyiapkan calon-calon terbaik yang ditawarkan kepada rakyat, sebagai penentu. Selama ini mekanisme di internal Partai telah berjalan secara sistemik,” katanya.
“Kebijakan partai tetap lebih mendahulukan kader sendiri untuk diusung. Akan tetapi, karena pertimbangan elektoral yang tak memadai di beberapa pilkada, partai membuka diri dan mengusung calon dari kalangan profesional, Purnawirawan TNI dan Polri, serta mereka yang meniti karir di jalur birokrasi, tokoh masyarakat dan pemimpin muda,” ungkap Hasto menambahkan.
