MONITOR, Jakarta – Resesi dan krisis disebut Menko Polhukam, Mahfud MD, merupakan dua hal yang berbeda.
“Resesi itu tidak sama dengan krisis. Resesi itu adalah satu keadaan di mana suatu negara secara berturut-turut dalam dua kuartal pertumbuhan ekonominya minus,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Gubernur, Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Mahfud menegaskan, resesi itu perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
“Kalau dua kuartal berturut-turut minus atau di bawah, resesi. Sekarang beberapa negara kan sudah mulai resesi. Singapura kan lebih dulu, kemudian Korea Selatan dan beberapa negara lain sudah resesi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan, rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu penting digelar, yakni untuk memberikan pemahaman kepada para kepala daerah bahwa yang disebut resesi tidak selalu berarti krisis.
“Tidak selalu krisis ekonomi, pangan atau apa pun. Maka kita harus bekerja agar ekonomi tumbuh. Ekonomi masyarakat itu tumbuh, syukur-syukur kalau misalnya bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu di atas nol,” katanya.
Kalaupun tidak bisa, Mahfud mengungkapkan, perekonomian masyarakat akan terus dihidupkan meski pertumbuhan ekonomi di bawah nol agar tidak terjadi krisis, walaupun terjadi resesi.
“Ini penting dipahami bahwa resesi dan krisis itu beda. Karena secara politik itu sudah banyak yang akan menggunakan wah kalau nanti terjadi krisis mari kita hantam pemerintah, mari kita bikin ini, bikin itu,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menyampaikan, Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Perpres itu berintikan dua hal. Pertama, penanggulangan Covid-19 dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
