MONITOR, Jakarta – Dampak pandemi sangat dirasakan banyak kalangan terutama kaum buruh, yang banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut diakui Plt. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Di skala nasional, Saleh mengatakan pemerintah sudah berupaya memberikan sejumlah bantuan terhadap masyarakat termasuk didalamnya bagi kalangan buruh. Misalnya, bantuan insentif sebesar Rp.600ribu kepada pekerja yang gajinya dibawah 5 juta, ini diberikan selama empat bulan kedepan.
“Jumlahnya ini sangat besar. Mesti harus diperhatikan, saya ingin pendataan pekerja dan buruh kita harus valid. Bantuan ini harus ditujukan kepada mereka yang terdaftar formal di BPJS Ketenagakerjaan. Namun bagi mereka buruh yang tidak terdaftar di perusahaan, atau di home industry dan terpuruk juga harus diperhatikan,” kata Saleh Daulay dalam diskusi online menyoal ‘Menakar Hak Buruh di Pilkada 2020’, belum lama ini.
Ia pun berharap, pada skala lokal, kalangan buruh di daerah tidak mengalami PHK. Untuk itu, Saleh meminta agar Kepala Daerah setempat bekerjasama menekan para pemilik industri untuk tidak melakukan penutupan tempat kerja, atau tetap beroperasi normal.
“Untuk skala lokal di daerah, jangan sampai buruh juga menjadi korban PHK. Kepada daerah yang memimpin saat ini harus meyakinkan pemilik industri di daerahnya untuk tetap beroperasi seperti normal, ada kendala harus diatasi bersama-sama. Jika kekurangan untuk membayar pajak, harus ada restrukturisasi atau insentif yang diberikan kepada perusahaan dengan cara yang baik,” imbuhnya.
