Catat! Pemprov DKI Tegaskan Bioskop Masih Dilarang Beroperasi

MONITOR, Jakarta – Bagi masyarakat yang gemar menonton film di layar bioskop, sepertinya masih harus besabar. Pasalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan melarang bioskop untuk beroperasi di masa pemberlakuan PSBB transisi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisparekraf Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, menegaskan, bioskop hingga pusat kesegaran jasmani / gym belum boleh beroperasi saat ini.

Perpanjangan pembatasan jenis kegiatan / usaha di sektor pariwisata tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2976 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 14 Agustus 2020 dan dikeluarkan Kamis (20/8). Dalam SK tersebut, hanya 13 jenis kegiatan / usaha yang diizinkan beroperasi. Sedangkan, untuk bioskop, pusat kesegaran jasmani / gym, biliard, bowling, ice skating, taman rekreasi keluarga / permainan anak, kolam renang dan water park, tenis lapangan, kolam pemancingan, hingga akad nikah di dalam gedung belum boleh dilaksanakan.

Gumilar menyampaikan, kebijakan untuk memperpanjangan masa PSBB pada sektor pariwisata ini didasari oleh pertimbangan dari sisi kesehatan, keamanan, dan keselamatan, terlebih kondisi pandemi di DKI Jakarta masih fluktuatif meskipun cenderung terkendali. Hal ini juga mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait Perpanjangan PSBB Transisi Fase 1.

“Kita mempertimbangkan beberapa sektor usaha yang boleh dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat tentunya, ada 13 jenis usaha (di sektor industri pariwisata) yang tetap boleh buka pada perpanjangan PSBB kali ini. Jadi, kita mempertimbangkan banyak faktor itu terutama untuk menekan penyebaran COVID-19 ini,” ujarnya.

Gumilar menerangkan, pembukaan pada 13 jenis kegiatan / usaha tersebut tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain, pembatasan kapasitas hanya 50 persen, pembatasan usia pengunjung tempat pariwisata, serta diizinkannya sektor pariwisata di tempat terbuka.

Dalam SK tersebut, ada 13 tempat dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam masa perpanjangan PSBB Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif mulai 14 Agustus 2020 hingga 27 Agustus 2020 untuk kemudian dievaluasi dengan melihat perkembangan kasus COVID-19. Adapun jenis kegiatan / usaha yang tertulis pada SK 2976 ini adalah:

1. Hotel/Akomodasi
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, Ruang pertemuan 50 persen dari kapasitas.
   2.Restoran/Rumah Makan
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas dan hanya diperbolehkan melaksanakan pertunjukan jenis musik akustik.
2. Kawasan Pariwisata
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung 50 persen dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk.
   4.Taman Margasatwa/Kebun Binatang
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50 persen dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk.
3. Museum dan Galeri
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung 50 persen dari kapasitas.
4. Pantai Wisata Kepulauan Seribu
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung 50 persen dari kapasitas.
5. Perawatan Jasa Rambut
   (Salon/Barbershop) Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung 50 persen dari kapasitas, hanya diperbolehkan melaksanakan perawatan rambut.
6. Taman Rekreasi Indoor dan Outdoor
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk.
7. Golf dan Driving Range
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas.
8. Pertunjukan di Ruang terbuka
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk. Harus memiliki surat terbuka persetujuan teknis dari Dinas Parekraf.
9. Produksi Film
   Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari Dinas Parekraf.
10. Corporate Event
    Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari Dinas Parekraf.
11. Meeting/Seminar/Workshop
    Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50 persen dari kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari Dinas Parekraf.