MONITOR, Jakarta – Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan kelompok buruh seharusnya menjadi basis kekuatan yang kuat di setiap ajang Pilkada. Sayangnya, para buruh seringkali tidak bersatu dan tidak terkosolidasi dengan baik menjelang agenda pemilu.
“Kalau gerakan buruh ini tidak solid, dari pasca reformasi, tokoh buruh hanya diangkat sebagai menteri ketenaga kerja, karena masih bersifat pragmatis,” ujar Ujang Komarudin, dalam diskusi online tentang ‘Menakar Hak Buruh di Pilkada 2020’, Rabu (19/8).
Ujang, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) ini menyarankan, kedepannya pola kelompok gerakan buruh di Indonesia bisa meniru gerakan buruh di luar negeri, dimana ada yang bertransformasi memperkuat kekuatan politik dengan menjadi partai buruh.
“Mereka solid dan memiliki bargaining yang riil di politik. Ini menjadi bargaining tersendiri,” kata Ujang.
Menurut Ujang, apabila tokoh buruh bisa menyatukan kelompok sehingga solid, ini bisa menjadi kekuatan pokitik yang besar dan mengalahkan kekuatan politik yang lain.
“Pola gerakan buruh harus dire-evaluasi kembali, agar menjadi gerakan yang masif dan luar biasa,” tandas Ujang.
