MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi ikuti pertemuan pejabat tingkat tinggi negara ASEAN bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan akibat pandemi Covid-19.
Dalam forum virtual tersebut, Anwar Sanusi menyampaikan, Indonesia melalui Kemendes PDTT telah mengeluarkan kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagai respon dan antisipasi munculnya Covid-19 di pedesaan, serta untuk menopang ekonomi keluarga miskin, rentan dan daerah pinggiran.
“Program ini dilaksanakan sebagai tambahan dari program dana desa, yakni program pencairan dana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan,” ucap Anwar saat pertemuan daring Preparatory Senior Officials Meeting for The Special Online Meeting Of The ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradicatino (AMRDPE), Jakarta, Selasa (18/08/2020).
Pertemuan yang bertajuk “Reducing Poverty and Building Resilience: Towards COVID-19 Recove” itu, dalam rangka persiapan pertemuan Menteri se-ASEAN bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan untuk menyusun pernyatan bersama yang sekaligus menjadi pedoman pembangunan ekonomi pasca Covid-19.
Anwar Sanusi melanjutkan, Indonesia sejalan dengan gagasan pendekatan responsif iklim untuk pemulihan Covid-19.
“Penyediaan sumber daya lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) redistribusi lahan, legalisasi aset, serta akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program yang saat ini dilaksanakan di Indonesia untuk membantu pemulihan pasca pandemi di masyarakat pedesaan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Indonesia juga mendukung draft yang diusulkan negara ASEAN tentang infrastruktur dan pembangunan manusia. Menurutnya, itu merupakan elemen penting dalam pembangunan pedesaan.
“Indonesia selalu mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN terkait program tersebut, diantaranya Program ASEAN + 3 Village Leader Exchange Program yang diadakan di China bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pedesaan, khususnya para kepala desa” pungkasnya.
