MONITOR, Jakarta – Langgengnya dinasti politik di gelanggang percaturan politik Indonesia menjadi sorotan masyarakat luas. Terdengar sejumlah nama kandidat calon kepala daerah akan maju di Pilkada 2020, dan beberapa diantaranya merupakan keluarga petahana.
Beberapa anggota keluarga dari petinggi Republik ini juga memberikan kesempatan kepada putra-putri mereka terjun ke gelanggang politik. Misalnya, Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang siap maju sebagai calon Walikota Surakarta dan menantu Presiden, Bobby Nasution yang maju di Pilwalkot Medan, serta Putri Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang maju di Pilwalkot Kota Tangerang Selatan.
Bicara dinasti politik juga tak hanya ditunjukkan keluarga orang nomor 1 dan 2 di Republik ini. Di Banten, ada penerus dinasti mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah, yakni Pilar Saga Ihsan yang juga maju di Pilkada kota Tangsel dan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati yang resmi diduetkan dengan Sekda Tangsel, Muhamad.
Terkait fenomena ini, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan praktik dinasti politik adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam berpolitik.
“Keterlibatan keluarga pejabat di kontestasi pilkada ini, ya sah-sah saja, akan tetapi catatannya mereka tidak boleh diberikan ruang-ruang khusus, jadi harus sama dengan kontestan lainnya,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi online yang digelar Sudut Demokrasi Rakyat (Sudra) bekerjasama dengan Roda Institute, Selasa (18/8).
Eddy pun mengingatkan fasilitas yang dimiliki petahana tidak boleh dimanfaatkan untuk memuluskan proses di setiap tahapan kontestasi, misalnya melibatkan peran aparatur sipil negara atau aparat penegak hukum untuk mendukung mereka.
“Ingat!, aparat tidak boleh jadi timses, harus bersikap netral untuk menjaga integritas bangsa kita,” imbuh Eddy.
