Membangun Papua dengan Paradigma Baru

MONITOR, Jakarta – Seminar nasional mengenai Papua pertama kali diselenggarakan oleh Vox Point Indonesia. Ide ini bermula dari keprihatinan para Voxian mengenai kondisi Papua yang terus bergejolak dari waktu ke waktu.

Setelah melalui proses diskusi dan pembahasan yang cukup intens di internal Vox, topik seminar dan diskusi kali ini adalah mengenai ‘Membangun Papua dengan Paradigma Baru’.

Narasumber kunci menyampaikan pandangan mengenai akar masalah (pembangunan) di Papua yang sangat kompleks dan mengusulkan solusi dalam kerangka akademik sebagai pijakan untuk menganalisis model ‘baru’ pembangunan Papua.

Selanjutnya, para narasumber menyampaikan perspektif berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis di bidang masing-masing. Demikian pula sebaliknya, hal-hal faktual mengenai kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua dapat menjadi pemikiran dan kajian yang lebih mendalam guna menemukan solusi yang tepat bagi Papua.

Para pembicara yang hadir adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung Mangadar Situmorang, Pemerhati Pendidikan Vience Tebay, Pemerhati Kesehatan Innah Gwijangge, Tokoh Masyarakat Merauke John Gluba Gebze, Pengurus Pusat KAPP dan Duta Komoditas Papua Meki Wetipo, DPRD Papua John NR Gobai, Sekda Kota Jayapura Frans Pekey dan Wakil Bupati Keerom Piter Gusbager.

Meskipun mustahil membahas semua akar masalah dan solusi Papua dalam waktu singkat, diskusi ini berupaya menggali perspektif para narasumber berdasarkan tiga hal utama yang paling mengemuka bila membicarakan isu Papua.

Pertama, bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Secara parsial, penataan sistem pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua menjadi hal yang krusial segera dilakukan. Namun upaya pembangunan SDM Papua terkendala oleh konflik yang kerap terjadi di wilayah tertentu, khususnya di pegunungan tengah, Provinsi Papua.

Selain itu, Papua yang semakin menjadi daerah terbuka harus berkompetisi dengan SDM non-Papua. Hal ini tampak dalam peta demografi Papua yang cenderung dikuasai oleh warga non-Papua, bukan hanya di sektor ekonomi namun juga merambah di sektor politik.

Kedua, Papua tidak akan menjadi perbincangan yang menarik tanpa menghubungkannya dengan kekayaan dan potensi SDA yang terbentang dari Kepala Burung sampai perbatasan Papua Nugini. Apakah kekayaan SDA Papua adalah berkah atau bencana? Jawabannya yang objektif sangat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sumber ekonomi Papua, namun terutama untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan SDA Papua, baik untuk pembangunan, kepentingan masyarakat adat dan juga kepentingan bisnis.

Ketiga, sebagian orang percaya bahwa Papua adalah isu politik. Apalagi menjelang pilkada serentak secara nasional yang juga akan diikuti oleh 11 kabupaten di Provinsi Papua dan sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, penentuan para calon dari partai politik dan calon independent mulai ramai diberitakan.

Pilkada adalah proses penting untuk menyaring pemimpin daerah yang paling layak bagi daerah dan masyarakatnya. Namun momen politik ini biasanya berakhir ketika pemimpin daerah pascapilkada telah ditetapkan dan bersamaan itu pula, pemimpin daerah cenderung lupa pada janji politiknya selama kampanye.

Siapa yang paling menderita? Sudah tentu masyarakat akar rumput yang sebagian masih tidak paham dengan hiruk pikuk politik. Satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Papua yaitu janji kampanye dapat terealisasi dalam arti yang konkrit, di mana mereka mendapatkan akses ekonomi dan pelayanan publik yang mudah, murah dan tepat waktu.

Hal ini tampak sederhana, namun sesungguhnya tata kelola pemerintahan daerah di seluruh tingkatan di Papua harus diperbaiki, sehingga seluruh harapan masyarakat Papua dapat diwujudkan.

Berdasarkan pemahaman atas akar masalah pembangunan dan tawaran solusi bagi Papua yang lebih baik di masa depan, maka Vox Point Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan pembangunan tidak lagi pada keberhasilan infrastruktur fisik semata, namun juga pada pembangunan non-fisik atau infrastruktur sosial, terutama juga dengan merealisasikan dialog damai Papua untuk membangun budaya tanpa kekerasan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakteristik Papua.