MONITOR, Tarakan – Para kontestan Pilkada Serentak 2020 diingatkan untuk tidak menjadikan masa pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk ‘menggoda’ pemilih dengan praktik uang.
Peringatan itu diungkapkan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Teguh Prasetyo, usai Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan di Kantor KPU Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (6/8/2020) malam.
“Kondisi pandemi ini jangan digunakan untuk menggoda wong cilik untuk melakukan perbuatan yang menggiring pada pilihan politiknya,” ungkapnya.
Menurut Teguh, kondisi pandemi Covid-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit karena maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya,” ujarnya.
Selain itu, Teguh juga menyoroti petahana atau para kepala daerah yang kembali berkontestasi dalam Pilkada 2020. Menurut Teguh, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apapun, termasuk dalam masa pandemi Covid-19.
Sehingga sangat wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari kelesuan ekonomi saat ini. Namun, Teguh mewanti-wanti kepada para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye.
“Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan itu.
Teguh menuturkan, demokrasi merupakan alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih, menurut Teguh, bukan saja memiliki misi untuk menyejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.
Oleh karenanya, Teguh berharap, semua pihak, termasuk kontestan Pilkada 2020, tetap menjaga demokrasi di Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila.
