MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengakui bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih sangat rendah.
“Hal itu menyebabkan nilai efektivitas Pemerintahan Indonesia di tahun 2014 berada di bawah negara-negara ASEAN,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, Teguh Widjinarko, dalam webinar yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Teguh menjelaskan, The Worlwide Governance Indicators Reports menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas Pemerintahan Indonesia di 2014 dikategorikan masih rendah dengan nilai indeks -0,01 atau peringkat 85 meskipun telah mampu menempatkan Indonesia pada kelompok tengah dengan percentile rank 54,81.
“Dari sisi global, kita memperoleh kira-kira skornya 54,8. Kira-kira kita berada pada negara yang masih di bawah dibandingkan negara-negara ASEAN. Satu aspek yang menjadi kendala bahwa netralitas (ASN) kita masih sangat rendah,” ujarnya.
Dalam laporan indikator pemerintahan global itu, Teguh menyebutkan, Indonesia masih di bawah Singapura di peringkat ke-1 dengan skor +2,19, Malaysia di peringkat ke-32 dengan skor +1,14, Thailand di peringkat ke-62 dengan skor +0,34 dan Filipina di peringkat ke-72 dengan skor +0,19.
Sejumlah aspek ditengarai menjadi penyebab efektifitas birokrasi terdistorsi oleh netralitas ASN. Teguh mengatakan, di antaranya yaitu karena ada motif untuk merebut atau mempertahankan jabatan, serta hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan calon peserta pemilu.
“Ini kemudian yang saya kira penting untuk kita perhatikan,” katanya.
Teguh mengatakan netralitas ASN itu memang menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga ke depan, setelah Pilkada Serentak 2020 usai, tercipta birokrasi pemerintah yang lebih efektif ke depan.
