MONITOR, Jakarta – Bantuan sosial (bansos) disebut menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI selama membuka Posko Virtual COVID-19.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, dalam acara ‘Ngopi Bareng Ombudsman RI’ bertema ‘Evaluasi Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI’ yang disiarkan secara daring, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
“Meski pandemi, Ombudsman sebagai lembaga pengawas tetap menjalankan tugasnya. Selama COVID-19 ini, kami membuka Posko Virtual COVID-19,” ungkapnya.
Amzulian menyebutkan bahwa persoalan bansos menempati peringkat pertama dengan angka 1.346 aduan, disusul pelayanan kesehatan dan keuangan sebanyak 176 aduan, transportasi hingga terendah persoalan keamanan sebanyak delapan aduan.
Karena yang paling banyak laporan persoalan bansos, menurut Amzulian, institusi yang paling banyak dilaporkan adalah Dinas Sosial karena Ombudsman juga menerima laporan dari perwakilan di 34 provinsi, selain di pusat.
“Bagaimana tindak lanjutnya? Sebanyak 40 persen aduan bisa diselesaikan, sementara 39,42 persen kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Dilihat dari grafik, Amzulian mengatakan, aduan terbanyak muncul pada periode Mei 2020, yakni sebanyak 978 kasus, sementara aduan paling sedikit pada Juli 2020 sebanyak 21 kasus.
Dengan turunnya laporan atau aduan masyarakat selama Juli 2020 itu, menurut Amzulian, menjadi salah satu pertimbangan bagi Ombudsman untuk menutup posko virtual pada 31 Juli 2020 lalu.
Sementara dari daerahnya, Amzulian menyebutkan, daerah dengan laporan paling banyak adalah Provinsi Banten, yakni sebanyak 211 aduan, kemudian Sumatera Barat ada 157 aduan.
“Bangka Belitung ada 138 (aduan), Jawa Tengah 97 aduan, kemudian Jawa Timur ada 62 aduan. DKI Jakarta sendiri ada 82 (aduan),” katanya.
