Kementerian PUPR

Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalbar Telah Tembus Seluruhnya Sepanjang 811 Km

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Jalan paralel perbatasan Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan non nasional dan 203.51 km jalan nasional. Hingga Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalbar/Kaltim.

Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15 – 25 meter. Dari seluruh jalan yang telah tembus, saat ini kondisinya sudah teraspal sepanjang 318,89 Km (39.30%), lapisan agregat sepanjang 195.96 km (24.15%), dan masih berupa perkerasan tanah 296.47 km (36.54%).

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga melakukan relaksasi/refocusing pagu anggaran sehingga yang tersedia sebesar Rp 247 miliar digunakan untuk pembangunan Ruas Temajuk – Aruk sepanjang 5.8 km, pekerjaan lapis permukaan Ruas Aruk – Batas Kecamatan Siding/Seluas sepanjang 6.8 km, pembangunan Jalan Ruas Batas Kecamatan Siding/Seluas – Batas Kecamatan Sekayan/Entikong sepanjang 5.6 km.

Kemudian pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang – Nanga Badau sepanjang 4.7 km, Ruas Nanga Era – Batas Kaltim sepanjang 6,4 km, dan pemeliharaan rutin Ruas Temajuk – Nanga Badau dan Nanga Era – Batas Kaltim sepanjang 471,9 km. Selain itu juga dilakukan pembangunan 3 jembatan yakni di Ruas Jalan Batas Kecamatan Siding/Seluas – Batas Kecamatan Sekayan/Entikong (300 meter), Jembatan Ruas Jalan Entikong – Rasau – Badau (859 meter), dan Jembatan Ruas Jalan Nanga Era – Batas Kaltim (390 meter).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Herlan Hutagaol mengatakan seluruh ruas yang masih berupa hutan dari Temajok – Aruk – Badau – Putusibau – Naga Era – Batas Kaltim telah dibuka oleh Zeni TNI Angkatan Darat.

“Tetapi masih terdapat badan jalan di beberapa ruas yang sudah dibuka TNI masih belum memenuhi syarat gradenya, sehingga memerlukan perbaikan alignement baik vertical maupun horizontal. Jadi secara bertahap akan kita perbaiki sesuai ketentuan maksimal kelandaian untuk jalan nasional,” kata Herlan.

Selain masih memerlukan peningkatan kualitas kondisi jalan, Herlan menambahkan saat ini juga masih terdapat 21 jembatan bentang antara panjang 20 meter sampai 80 meter dengan total panjang 845 meter yang belum ditangani dengan kebutuhan biaya sekitar Rp 303,4 miliar. “Diperkirakan tahun 2024 semua jembatan sudah selesai dikerjakan dan fungsional jalan bisa lancar,” ujar Herlan.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk proses pengaspalan dan perbaikan geometrik jalan paralel perbatasan Kalbar hingga akhir tahun 2024 (fungsional dilewati kendaraan roda empat) diperkirakan sebesar Rp 3,5 triliun termasuk untuk pembangunan jembatan. Sedangkan untuk penuntasan aspal (black top) sampai akhir tahun 2026 pada ruas jalan Nanga Era – Batas Kaltim diperlukan biaya sebesar Rp 4,5 triliun.

“Saat ini sudah ada pergerakan menuju tempat wisata Temajok, kalau sebelumnya warga Indonesia yang ke wilayah Malaysia, sekarang warga Malaysia banyak yang ke wilayah Indonesia. Dulu warga Indonesia di perbatasan biasanya berhari – hari jalan kaki dan naik motor belanja ke wilayah Malaysia, sekarang sudah belanja ke ibu kota kecamatan atau desa terdekat karena sudah banyak toko,” kata Herlan.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

6 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

6 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

9 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

9 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

9 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

9 jam yang lalu