MONITOR, Jakarta – Untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas sehingga berdaya saing tinggi, setelah melalui tantangan Covid-19, Pertamina menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk disalurkan kepada 1.000 UMKM binaan melalui Pilot Project Pendampingan UMKM Naik Kelas Program Kemitraan Pertamina.
Sebagai langkah konkret awal, dilakukan proses rekrutasi meliputi survey, verifikasi dan assessment dengan menyeleksi Calon Mitra Binaan potensial untuk penyaluran dana program yang diberikan secara bertahap. Untuk tahap rekrutasi, dimulai di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dengan nilai pengajuan sebesar Rp2,39 miliar dari 24 Calon Mitra Binaan.
UMKM potensial tersebut berasal dari berbagai sektor, khususnya UMKM yang usahanya meningkat di masa Covid-19, seperti sektor industri di bidang usaha makanan dan minuman dalam kemasan serta alat pelindung diri, hand sanitizer dan masker kain.
“Di tengah pandemi COVID-19, Pertamina menyiapkan solusi bagi UMKM agar tetap berdaya melalui Program Pilot Project Pendampingan UMKM Naik Kelas Program Kemitraan Pertamina dengan penyaluran pinjaman usaha sekaligus pembinaan UMKM agar dapat bangkit di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman.
Fajriyah menambahkan, upaya pemberdayaan UMKM oleh Pertamina dengan pemberian modal usaha dan pembinaan, khususnya pada kondisi pandemo Covid-19 ini dapat menjadi solusi UMKM untuk dapat bangkit.
Untuk pembinaan UMKM, imbuh Fajriyah, Pertamina memberikan pelatihan kewirausahaan, pembukaan akses pasar, sertifikasi maupun perizinan serta program peningkatan kapasitas kewirausahaan dengan coaching dan mentoring dengan berbagai praktisi bisnis.
“Dalam pelaksanaan pembinaan, Pertamina bekerjasama dengan lembaga layanan pengembangan usaha kecil yang kompeten untuk menghasilkan UMKM naik kelas,” pungkas Fajriyah.
Sasaran Program Pilot Project Pendampingan UMKM Naik Kelas Program Kemitraan Pertamina diberikan kepada UMKM multisektor mencakup industri, pertanian, perkebunan, dan perdagangan di beberapa titik di Indonesia, yakni provinsi Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Kalimantan Barat.