PEMERINTAHAN

Ma’ruf Amin: Kesehatan dan Ekonomi Harus Jadi Prioritas Utama Satgas Covid-19

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menegaskan agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi menjadi kesatuan yang seimbang.

Pesan ini disampaikan ulang oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai rapat terbatas melalui telekonferece, Senin (27/7) kemarin. Ma’ruf menegaskan, pemerintah akan tetap memprioritaskan sisi kesehatan.

⁣”Sisi kesehatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah menekankan agar pengujian, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif.
“Tidak boleh mengendur sedikitpun sampai vaksin tersedia dan dapat digunakan secara efektif,” tandasnya.

Sementara dari sisi ekonomi, stimulus penanganan dampak Covid-19 harus benar-benar dioptimalkan secara cepat, tepat, dan bisa dirasakan masyarakat.

Recent Posts

Respon Pidato Prabowo, Prof Rokhmin: Pertumbuhan Ekonomi Harus Berujung pada Lapangan Kerja dan Kesejahteraan

MONITOR, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi dan berbagai capaian pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Standar Layanan Publik bagi Pengusaha UMKM

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat standar pelayanan publik untuk…

4 jam yang lalu

Naskah Doa Menag dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama 2026

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…

9 jam yang lalu

Kemenhaj Turun Tangan Lindungi 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat di Bandara Soetta

MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…

11 jam yang lalu

Kemnaker Siapkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Ciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…

12 jam yang lalu

17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada

MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…

13 jam yang lalu