MONITOR, Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta tengah mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang melakukan efisiensi anggaran di tahun 2019. Pasalnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut justru berdampak pada meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 1,2 triliun lebih.
“Katanya harus ada efisiensi anggaran di semua sektor. Tapi kok nilai SILPA nya tetap tinggi ya,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wbi Andrino, usai rapat paripurna pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).
Dengan tingginya angka SILPA tersebut, Wibi menilai hal ini dapat berdampak pada tidak berjalannya program strategis daerah yang sudah direncanakan berdasarkan visi dan misi gubernur dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, serta memanusiakan dengan hasil yang baik.
“Dalam program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI Jakarta kan sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah. Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta dapat dengan baik melakukan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis sistem informasi,” terangnya.
Diketahui, tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI tidak mencapai target sebesar Rp 74,99 triliun dengan realisasi sebesar Rp 62,30 triliun. Hingga akhirnya harus melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Tapi anehnya ketika efisiensi dilakukan diikuti dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 1,2 triliun lebih.
