POLITIK

Tanpa NU dan Muhammadiyah, POP Kemendikbud untuk Siapa?

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) RI telah mengeluarkan daftar organisasi masyarakat (ormas) yang lolos dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pada 17 Juli 2020.

Namun, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari salah satu program andalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim tersebut.

Atas keputusan tersebut, Kemendikbud menyatakan menghormati keputusan peserta POP. Akan tetapi, Kemendikbud akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak sesuai komitmen bersama yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Sebagaimana diketahui, POP diperuntukkan bagi ormas yang peduli terhadap mutu pendidikan, bukan untuk lembaga yang telah memiliki anggaran tetap dan dibentuk oleh suatu perusahaan.

Menanggapi polemik tersebut, Hilmy Muhammad, selaku Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diantaranya mengurusi bidang pendidikan, menilai bahwa mundurnya kedua ormas tersebut tidak cukup hanya dihormati, melainkan harus menjadi pertimbangan yang serius. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan program tersebut.

“Keluarnya dua ormas itu merupakan kehilangan besar dan berimbas pada legitimasi program Kemdikbud tersebut. Oleh sebab itu, suara mereka perlu diperhatikan. Konsen mereka terhadap pendidikan juga luar biasa hingga hari ini, bahkan mengisi ruang-ruang yang tidak mampu diisi oleh Kementerian Pendidikan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Kamis (23/7).

“Sumbangsih mereka yang sedemikian besar ini harusnya diimbangi dengan perhatian yang cukup,” sambungnya lagi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menegaskan jika tetap tidak diikutsertakan, maka Kemendikbud dinilai lupa sejarah dan kehilangan disorientasi terhadap peran kedua organisasi tersebut. Menurutnya, apabila kriterianya adalah organisasi penggerak, maka NU dan Muhammadiyah terbukti selama ini dapat menggerakkan masyarakat.

Recent Posts

Bidik 300 Tenant dan 10 Ribu Pengunjung, Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 Siap Digelar

MONITOR, Madiun - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mendorong penyelenggaraan Expo UMKM &…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…

13 jam yang lalu

Dari Aspirasi Komunitas Tuli hingga Masuk MTQ Nasional, Kemenag Terus Kembangkan Al-Qur’an Isyarat

MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…

15 jam yang lalu

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

18 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

19 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

21 jam yang lalu