Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Sektor Keluatan dan Perikanan

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan saat ini dari perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan KP (Kelautan dan Perikanan) Indonesia berada di simpang jalan. Di satu sisi, dituntut untuk meningkatkan pemanfaatan (intensitas pembangunan) sumber daya KP untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, dan mengeluarkan Indonesia dari ‘middle-income trap’ menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat, namun pada sisi lain, overfishing beberapa jenis stok ikan, pencemaran, dan degradasi lingkungan sudah terjadi di sejumlah wilayah peisir, laut, perairan darat Indonesia.

“Untuk mengatasi dilema diatas kita harus implementasikan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan,” kata mantan Menteri kelautan dan perikanan tersebut saat menjadi narasumber pada Webinar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Selasa (21/7/2020).

Prof. Rokhmin mengungkapkan pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%.  Sementara negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusinya mencapai lebih dari 30%.

Pembangunan berkelanjutan sendiri trang ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu adalah paradigma untuk memenuhi kebutuhan generasi manusia saat ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

“Dalam konteks perikanan tangkap, paradigma berkelanjutan dapat dimaknai sebagai sistem bio-ekonomi yang menghasilkan hasil tangkapan ikan yang mensejahterakan seluruh nelayan secara berkeadilan, dan dapat memelihara keberlanjutan (sustainability) stok ikan beserta ekosistem perairannya,” terangnya.

Adapun Langkah-langkah paradigma pembangunan berkelanjutan dalam konteks perikanan tangkap menurut Prof. Rokhmin Dahuri adalah pertama, mengembangkan 5.000  armada kapal ikan nasional modern (ukuran kapal > 100 GT dengan alat tangkap purse seine, long lines, atau trawlers) untuk menangkap ikan di Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Arafura, ZEEI, dan wilayah laut NKRI lainnya yang selama ini jadi ajang IUU fishing oleh nelayan asing, sesuai MSY nya dan Income rata-rata > US$ 300 (Rp 4,2 juta)/nelayan/bulan.

Revitalisasi dan bangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagai kawasan industri perikanan terpadu di wilayah-wilayah terdepan NKRI untuk landing base armada kapal ikan nasional. Modernisasi dan peningkatan kapasitas nelayan tradisional dengan penggunaan fishing technology yang lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Nelayan harus menerapkan Best Handling Practices, dan Cold Chain System untuk jenis-jenis ikan mahal. Mengurangi tingkat penangkapan ikan (jumlah kapal ikan yang beroperasi) di wilayah-wilayah perairan yang telah overfishing hingga penyediaan mata pencaharian alternatif, ketika nelayan tidak mampu ke laut, karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan.

“Pemerintah melalui Koperasi, BUMN, atau Swasta harus menjamin ketersediaan sarana produksi bagi nelayan di seluruh wilayah NMRI, dengan harga relatif murah sebagai Implementasi system logistik perikanan nasional (SISLOGKANNAS),” katanya.

Sementara dalam konteks perikanan budidaya, Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan itu membeberkan Langkah dan strategi yang harus dilakukan antara lain Pengembangan komoditas unggulan di perairan tawar, perairan payau (tambak), perairan laut dangkal, perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan akuarium serta media budidaya lainnya.

“Intinya intensitas usaha budidaya tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam, container) maupun Lingkungan Makro (Kawasan),” tegasnya.