Categories: PEMERINTAHAN

4 Kali WTP, Kementan Komitmen Jaga Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini sekaligus mencatat bahwa 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun mengatakan opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019.

“Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,”ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Pertanian di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan,Selasa(21/07/20).

Isma menambahkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

“Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,”tambahnya.

Ia juga mengatakan Kementan kedepannya dituntut harus makin kreatif dan harus terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern dengan memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.

“Kami atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih atas jalinan komunikasi yang berjalan dengan baik dan sinergi yang konstruktif antara BPK dengan Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian sehingga proses pemeriksaan BPK RI berjalan dengan baik dan lancar,”terang Isma.

Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo, secara langsung menerima WTP BPK RI,mengatakan langkah dan upaya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pelaksanaan program-program Kementerian Pertanian merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan BPK RI.

“Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat,bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian,”ucap Syahrul.

Menurut Syahrul WTP artinya melakukan semua kerja sesuai dengan target tanpa melupakan administasinya. Ia mengatakan pengelolaan keuangan sejalan dengan program kinerja.

“Sasaran harus dicapai tapi administrasi harus selesai,”ujar Mentan.

Mentan Syahrul juga meminta ke BPK RI untuk terus berdampingan dengan Kementan dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran sehingga kedepan segala kekurangan dapat terus dilakukan perbaikan.

“Tim auditor BPK secara keseluruhan terima kasih atas saran dan masukan dalam upaya perbaikan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Kami terus berharap kedepan kami terus diarahkan,”tukas Syahrul.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

7 jam yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

8 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

9 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

1 hari yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

1 hari yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

1 hari yang lalu