Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar untuk Siswa Tak Lolos PPDB

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun skema bantuan bagi siswa SMP, SMA, SMK yang tidak lolsk seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta ajaran 2020/2021. Bantuan ini diperuntukan kepada siswa yang terdampak COVID-19 dan harus mengeyam pendidikan di sekolah swasta.

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto, mengatakan Pemprov DKI sedang mencocokan antara siswa yang tak lolos PPDB dan data penerima Bansos corona supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19,” ujar Catur Laswanto dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI Senin (20/7).

Pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.

“Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta,” paparnya.

Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT).

“Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan,” ungkap Catur.

Kemudian ditambah Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Nahdiana. Ia menyampaikan bahwa uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 juta hingga Rp4 juta.

“Itu memang beragam , ada yang sampai 4 juta, itu 4 juta apa emang masyarakat itu atau gimana. Ini lagi dimaping, rata untuk emang 1 sampai 4 juta yang menegah ke bawah rata SMA/SMK, SMP belum punya peta yang pasti. Kemarin kami membuat yang swasta mendata,” lanjut Nahdiana.

Sejauh ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemda DKI.