Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik/ dok: Asep Saepudin
MONITOR, Jakarta – Keberadaan tempat wisata Kota Tua jadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta. Pasalnya keberadaan tempat bersejarah di Ibu Kota tersebut tidak diberdayakan secara maksimal agar bisa memberikan keutungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, seharusnya Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kratif DKI, bisa memanfaatkan keberadaan Kota Tua yang mempunyai nilai lebih bagi pengunjung ataupun Pemprov DKI sebagai pemilik aset.
“Contoh kalau di musium Kota Tua itu ada ruang rapat untuk umum saya kira keberasaan Kota Tua itu akan punya nilai lebih,”ujar Taufik usai menggoes sepeda di kawasan Ancol, Minggu (19/7).
Menurut Taufik, kalau musium yang berada di Kota Tua dirombak menjadi lokasi rapat perusahaan yang bisa disewakan. Hal itu dimaksudkan agar ada nilai ekonomi yang dihasilkan.
“Bagaimana mengoptimalkan peran museum ( Kota Tua) kenapa museum gak dijadikan sarana meeting room? Semua perusahaan di Jakarta nantinya bisa menggunakan fasilitas ruang rapat disana,”terangnya.
Dikatakan Taufik, ada nilai lebih ketika ada ruang rapat di musium Kota Tua. Selain nyaman, peserta rapat bisa mendapat edukasi dari benda-benda sejarah yang ada disana.
“Habis meeting para pesertanya bisa lihat, apa-apa yang ada di meseum itu. Kan beda suasananya. Tidak mesti di hotel,”sambungnya.
Setelah dikelolah dengan baik, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta mengatajkan, Kota Tua pun bisa dijadikan tempat belajar siswa sekolah di Jakarta tentang sejarah kawasan tersebut. ()
PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam upaya…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Srikandi Jasa Marga menggelar kegiatan Inspira…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih tiga penghargaan pada ajang TOP CSR…
Oleh: Asep Rizal Murtadho* Partisipasi politik dalam proses elektoral mengandalkan keterlibatan seluruh komponen, termasuk masyarakat…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma…