MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengingatkan hasil audit BPK terhadap penyaluran subsidi BBM dan gas elpiji harus diawasi secara ketat. Tujuanya agar mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Apalagi, dikatakan Misbakhun, anggaran subsidi yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun selama satu dekade terakhir harus bisa dipastikan pengawasannya dan efektivitasnya agar tepat sasaran maupun tepat manfaat.
“Kalau subsidi yang sudah dialokasikan ini masih jauh dari target untuk mensejahterakan rakyat, maka perbaikan menjadi suatu keniscayaan,” kata Misbakhun, Kamis (16/7).
Ia menegaskan, perbaikan paling mendasar dalam kebijakan subsidi BBM adalah penyaluran yang harus diawasi agar tidak terjadi kebocoran dan berakibat pada kerugian negara.
Untuk itu, legislator dari Fraksi Golkar ini menekankan pengawasan terhadap implementasi kuota BBM di lapangan harus sesuai dengan batasan regulasi dan aturan yang berlaku.
“Jangan sampai alokasi anggaran untuk subsidi harus meningkat tajam dalam realisasinya karena masyarakat yang ekonominya sejahtera justru mampu mengaksesnya secara besar-besaran,” pungkasnya.
