Guru Besar IPB: Sudahlah, Kalau Kita Mau Maju Perkuat Riset dan Inovasi

Guru Besar IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber Webinar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Senin (13/7/2020)

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam mengeluarkan sebuah kebijakan terlebih dalam menangani sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut dinyatakan ketua masyarakat akuakuktur Indonesia (MAI) tersebut saat menjadi narasumber Webinar Series Integrasi Fungsional Litbang Jirap yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Senin (13/7/2020).

“Jadi kalau kita mau maju, sudahlah kita perkuat riset, inovasi, sains dan teknologi kita,” kata Mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu.

Terlebih menurut Rokhmin di dunia saat ini yang saling terhubung (highly interconnected) dan Globalisasi yang ciri utamanya free trade and competition inovasi adalah kunci untuk memenangi persaingan. “Malangnya, dari semua indikator kapasitas IPTEK dan daya inovasi bangsa Indonesia, tak terkecuali di sektor Kelautan dan Perikanan, sampai sekarang tergolong rendah,” ujarnya.

Untuk itu, Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Riset dan Daya Saing itu menegaskan jika seorang pejabat publik terlebih Menteri dalam pemerintahan harus mengutamakan riset, kajian dan inovasi dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Menteri kalau tidak diguide (dibimbing) kajian ilmiah bisa nanti by feeling, perasaannya sendiri saja. Dar der dor saja….” Terangnya.

Rokhmin menegaskan jika masalah utama bangsa Indonesia hari ini adalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga fokus kebijakan pembangunan seharusnya memberikan solusi mengatasi dua persoalan tersebut melalui pendekatan riset dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Masalah bangsa kita miskin dan bodoh. Aneh bin ajaib kalau kebijakan kita hanya ngerem. Nggak boleh ini, nggak boleh itu,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemenristekdikti tahun 2019, pakar kemaritiman itu mengungkapkan tingkat keberhasilan Indonesia mentransformasi (mengindustrikan) hasil penelitian dari tahap prototipe (technological readiness) yang sudah mendapatkan hak paten menjadi produk teknologi komersial hanya 3,5%

“Pemerintah seharusnya lebih banyak perperan sebagai sebagai match maker (penjodoh) antara peneliti yang telah menghasilkan prototipe (invensi) dengan industriawan (pengusaha) untuk mentransformasi invensi menjadi inovasi,” tegasnya.

Rokhmin juga meminta pemerintah agar meningkatkan insentif dan penghargaan kepada industriawan yang mau (willing) mengindustrikan dan mengkomersialkan invensi para peneliti menjadi inovasi yang dibutuhakan konsumen (pasar) domestik maupun global (ekspor).

“Minimnya kerjasama sinergis antara peneliti–swasta/industri–pemerintah (ABG = Academician-Business-Government) menjadikan hasil riset (proto tipe) sedikit sekali yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global,” tandasnya.

Sementara terkait dengan penguatan kelembagaan riset, Rokhmin mendorong pemerintah lebih serius dan komitmen seperti mengalokasikan minimal anggaran 1% dari PDB nasional termasuk memperkuat Lembaga riset nasional dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) langsung dibawah presiden.

Padahal, BRIN sendiri tegas Rokhmin memiliki fungsi utama yang strategis seperti (1) menyusun Roadmap Riset dan Inovasi Nasional sebagai panduan untuk lembaga LITBANG K/L, Perguruan Tinggi, BUMN, dan Swasta; (2) match-making antara peneliti dengan industri untuk peningkatan transformasi INVENSI menjadi INOVASI; (3) advokasi dan promosi; dan (4) koordinasi dan pendampingan.

“Seharunya BRIN dibawah presiden langsung seperti hanya di negara-negara maju, hanya di kita yang selevel kementerian. Jangan gabungkan Litbang dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN, dan Swasta ke dalam BRIN,” ungkapnya.