MONITOR, Jakarta – Pembatasan sosial di masa pandemi menyebabkan sejumlah kegiatan informal dan UKM nyaris terhenti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akibatnya penghasilan masyarakat kelas menengah ke bawah semakin rendah.
Untuk menangani imbas pandemi ini, Pemerintah pun mengambil kebijakan strategis yang cepat dan luar biasa (extraordinary) untuk mengatasi dampak pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Kebijakan tersebut berupa refocusing dan realokasi anggaran, dengan menghentikan kegiatan yang tidak prioritas dan memberikan stimulus, baik dalam bentuk tambahan belanja, insentif pajak, maupun investasi Pemerintah,” papar Sri Mulyani, saat Raker Banggar Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan RKP tahun 2021.
Dengan kondisi eskalasi pandemi, Sri Mulyani menegaskan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 mengalami penyesuaian, demikian juga postur APBN telah dua kali mengalami perubahan (Perpres 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020).
“Realisasi APBN semester I tahun 2020 menunjukkan penurunan pendapatan akibat perlambatan ekonomi di seluruh sektor, terutama di bulan Mei dan Juni, sebagai akibat dari dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal, yaitu Rp811,2 triliun atau 47.7% dari target (Perpres 72 Tahun 2020),” terangnya.
Sementara itu, kinerja belanja semester I dipengaruhi oleh kebijakan perubahan pagu sebanyak dua kali untuk mendukung belanja penanganan dampak pandemi Covid-19, baik di sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Realisasi semester I sebesar Rp668,5 triliun atau 33.8% untuk belanja Pemerintah Pusat dan Rp400,4 triliun atau 52,4% untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Implementasi stimulus fiskal melalui insentif perpajakan, program bantuan sosial, dukungan kepada UMKM dan dunia usaha, pembiayaan korporasi, serta dukungan kepada Pemda perlu terus dilakukan secara efektif dan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi positif pada semester II dan tetap tumbuh positif seterusnya,” kata Sri Mulyani.
