BERITA

Kegiatan Kunker DPRD DKI Saat Pandemi Dinilai Khianati Perjuangan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Kritikan terhadap kegiatan kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI ditengah Covid-19, terus bergulir. Kali ini datang dari Koalisi Peduli Jakarta (KPJ).

Ketua KPJ, Amos Hutauruk, meminta para anggota DPRD DKI Jakarta, agar segera menghentikan kegiatan kunker ke luar daerah di masa pandemi.

“Kalau kegiatan kunker ini masih tetap dijalankan, secara tidak langsung para anggota DPRD DKI Jakarta itu sudah mengkhianati rakyat Jakarta yang sudah berjuang keras melawan Covid-19,” ujar Amos saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Amos pun mempertanyakan urgensi dari kegiatan kunker tersebut. Karena selama ini hasil kunker yang dilakukan para wakil rakyat Jakarta tersebut, tidak pernah tersosialisasi ke warga Jakarta. Padahal anggaran yang mereka pakai untuk kunker adalah dari uang rakyat, yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

“Pertanyaan saya adalah, hasil kunker dewan itu apa sih, apalagi ditengah pendemi Covid-19. Sepenting apakah kunker itu dilakukan sehingga harus mengorbankan kesehatan,” tanyanya.

Disisi lain, Amos pun mengingatkan para anggota DPRD DKI, kalau grafik kasus Covid-19 di Jakarta angkanya terus naik. Bahkan perhari penambahan kasusnya bisa mencapai ratusan kasus.

“Data dari tim gugus penanganan Covid-19 DKI Jakarta, kasus Covid-19 di Ibu Kota tembus diangka 12 ribu lebih. Ini data loh tidak main-main. Apa para anggota dewan terhomat itu tidak pernah melihat angka statistik itu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Amos pun mempertanyakan komitmen DPRD DKI yang akan fokus membantu penanganan Covid-19 dengan menghentikan sementara semua kegiatan alat kelengkapan dewan sampai wabah Covid-19 berakhir.

“Ini jadi aneh, kok mereka malah memaksakan kegiatan kunker, ada apa?,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengatakan kegiatan kunker para Anggota DPRD DKI Jakarta ini membuktikan para anggota DPRD DKI tak punya hati nurani.

Recent Posts

DPR Minta Evaluasi Total BPJS PBI Agar Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh…

20 menit yang lalu

Demokrasi Digital di Madrasah: MA Al-Karimiyah Gelar Pemilihan OSIS Berbasis Website

MONITOR, Depok - Madrasah Aliyah (MA) Al-Karimiyah kembali menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan teknologi digital ke…

5 jam yang lalu

Perkuat Ekonomi Syariah, Menag Fokus ke Pasar Halal dan Dana Umat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah Indonesia melalui dua…

6 jam yang lalu

DPR: Istana Kepresidenan Harus Jadi Simbol Inklusif bagi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan…

8 jam yang lalu

KKP Targetkan 200 Titik KNMP di Lima Provinsi Wilayah Papua

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan 200 titik calon lokasi Nasional Kampung…

9 jam yang lalu

Sinergi Transisi SDM, Kemenag Kawal Proses Gaji Pegawai di Kemenhaj

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memastikan telah membayarkan gaji para pegawai yang pindah ke Kementerian…

11 jam yang lalu