MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk terhadap fundamental ekonomi, akibat dampak pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.
“Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian kita? Seberapa dalam dampak krisis ini terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Bagaimana mengantisipasi melesetnya penerimaan pajak dari target, dan apa mitigasinya?” ujar Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah sudah seharusnya menanggalkan ‘politik pencitraan’. Pemerintah, sudah sepatutnya menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi krisis berlarut ini.
“Sebaiknya pemerintah tidak merisaukan soal citra. Karena yang mendesak adalah menyampaikan apa adanya kepada rakyat,” tegasnya.
Anis berharap pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi terhadap kondisi pandemi agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa krisis berdampak pada sejumlah sektor.
Dengan transparansi dan kejujuran itu, lanjutnya, diyakini semua pihak akan timbul kesadaran kolektif untuk bahu-membahu membantu pemerintah agar bangkit dari keterpurukan krisis saat ini.
“Dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia, kita belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah pilar penting untuk bertahan dan bangkit. Khususnya transparansi dan kejujuran pemerintah menyampaikan bagaimana kondisi negara sebenarnya dalam melalui krisis ini,” ujarnya.
Transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan pemerintah, kata Anis, menyangkut mitigasi kasus Covid-19 agar tidak terus melebar pada fundamental ekonomi.
“Bagaimana kekuatan perbankan kita menghadapi perlambatan ekonomi yang akan berlangsung lama?” tanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.
Oleh karen itu, transparansi dan kejujuran harus benar-benar diutamakan pemerintah agar masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari krisis tersebut.
“Kejujuran dan transparansi pemerintah penting agar rakyat bersiap-siap, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat,” tandasnya.
Transparansi dan kejujuran pemerintah juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.
“Begitu juga bagaimana keandalan sistem pelayanan kesehatan kita sebenarnya, dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat,” pungkas Anis.
Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 7 Juli 2020, jumlah orang yang terpapar Corona mencapai 66.226 jiwa. Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 30.785 orang dan korban meninggal mencapai 3.309 orang.
Hingga saat ini, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/6/2020) lalu, mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun.
