Dilarang Berjualan, Puluhan Pedagang Pasar Johar Datangi Fraksi Golkar DKI

MONITOR, Jakarta – Puluhan pedagang Pasar Johar, Jakarta Pusat, ramai-ramai mendatangi ruang Fraksi Golkar di Lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengeluhkan adanya pengusiran oleh pihak satuan pelaksana (Satpel) pasar, sehingga tidak bisa berjualan lagi.

Kedatangan puluhan pedagang Pasar Johar ini diterima, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, anggota Fraksi Golkar, Yudistira Hermawan, Taufik Azhar, Dimas Raditya dan Jamaludin.

Kepada anggota dewan dari Fraksi Golkar, salah seorang pedagang Alwi, mengeluhkan kalau dirinya dan puluhan pedagang yang berjualan di Lokbin Pasar Johar tidak diperbolehkan untuk berjualan. Padahal mereka setiap hari membayar iuran kepada pihak Satpel.

“Kami ini udah berjualan puluhan tahun. Tapi sekarang kami malah tidak boleh berjualan. Padahal setiap hari kami memberi iuran sebesar Rp 9000/hari. Rinciannya Rp 4000 untuk dibayarkan ke Bank DKI dan Rp 5000 untuk biaya keamanan dan kebersihan,” papar Alwi, Senin (6/7).

Menurut pengakuan Alwi, para pedagang membayar iuran tersebut melalui orang yang disuruh Satpel. “Dengan sudah membayar semua kewajiban, kami berharap kami bisa kembali berjualan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco membenarkan, kalau fraksinya kedatangan tamu dari para pedagang yang berjualan di Lokbin Pasar Johar, Jakarta Pusat

“Ada sekitar 40 pedagang yang datang. Mereka ingin kembali berjualan di lokbin pasar yang baru dibangun,” ujar Baco.

Menurut Baco, berdasarkan laporan pedagang, fraksi menilai ada permaina oknum pengelola pasar yang diduga sudah memperjualbelikan kios lokbin.

“Jadi pedagang ini ngeluh sudah berjualan 20 tahun disana ternyata tidak diberi kios. Malah kios lokbin yang baru ini dijual ke pedagang baru. Ini yang jadi masalah,” jelas Baco.

“Dan kami melihatnya pada pedagang ini korban pungli. Sebab mereka sudah bayar iuran tapi kios tidak dapat,” sambung Baco.

Lanjutnya, Fraksi Golkar mencurigai uang iuran pedagang yang disetorkan kepada Satpel tidak disetorkan ke Bank DKI. Sehingga kios baru tersebut tidak diberikan ke pedagang lama. “Fraksi Golkar komitmen untuk memperjuangkan para pedagang yang menurut kami jadi korban pungli. Kalau ada oknum pengelola pasar atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka harus ditindak,” tegasnya.

“Manajemen pasar harus kita perbaiki lagi supaya bisa maksimal dan tidak ada premanisme dan pungli yang bertahun-tahun dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.