MONITOR, Jakarta – Kementerian Kesehatan mendapat peringatan dari Presiden Joko Widodo karena lamban menyerap anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19. Dalam Sidang Paripurna Kabinet yang digelar 18 Juni lalu, Presiden bahkan terlihat tak main-main akan membubarkan lembaga hingga merombak kabinet.
Terkait peringatan Presiden ini, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan Presiden atas lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan. Saleh mengatakan hal tersebut menjadi perhatian di Komisi IX DPR RI, yang merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan.
“Apa yang disampaikan Pak Presiden itu juga menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Setidaknya dalam dua kali rapat kerja terakhir dengan Menteri Kesehatan, masalah lambannya penyerapan menjadi pembicaraan hangat saat itu,” ujar Saleh dalam diskusi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2).
Apalagi, tingkat penyerapan anggaran di Kemenkes baru 47 persen, dan masih tersisa 53 persen lagi. Berdasarkan penjelasan Menteri Kesehatan dokter Terawan, Saleh mengungkapkan dari 47 persen itu justru terserap oleh BPJS bidang kesehatan.
“Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Saleh.
Lebih lanjut, Legilstaor dari Fraksi PAN ini mengingatkan masih banyak insentif tenaga medis untuk Covid-19 belum diselesaikan. Bahkan sejauh ini baru dibayarkan sebanyak 40 persen, sementara 60 persennya masih menunggu proses verifikasi data dari daerah.
