Hidupkan Kembali Ekonomi, Mendes Minta Desa Wisata Segera Dibuka

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan secara virtual kepada para awak media terkait dengan panduan Protokol Normal Baru Desa, di Jakarta, Kamis (2/7/2020). Penyusunan Protokol Normal Baru Desa merupakan upaya Kementerian Desa PDTT dalam menumbuhkan kembali optimisme kebangkitan ekonomi desa dimasa pandemi (Foto: Matin/Kemendes PDTT)

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa-desa wisata agar segera dibuka kembali.

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang kerap disapa Gus Menteri, dengan dibukanya kembali desa-desa wisata, diharapkan bisa untuk menghidupkan kembali geliat ekonomi di desa.

“Saya berharap awal Juli ini, desa-desa wisata yang ada di bawah naungan BUMDes atau di bawah pengelolaan desa, saya minta untuk segera dibuka kembali,” ujar Gus Menteri.

“Karena memang semua tujuan wisata sudah mulai dibuka, mall-mall juga sudah mulai di buka, yang penting adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini

Hal tersebut diharapkan sebagai upaya untuk penyiapan bantalan ekonomi dalam rangka reborn atau lonjakan kembali ekonomi desa.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, dengan memanfaatkan dana desa dan menggunakan pendekatan padat karya tunai desa, desa-desa wisata bisa melakukan persiapan-persiapan dan penataan kembali wisata desa yang ada di bawah naungan desa maupun di bawah pengelolaan BUMDes.

“Dua minggu ini kita terus melakukan pencermatan pendalaman terhadap BUMDes-BUMDes. Pelaporan terhadap nilai transaksi BUMDes pada saat sebelum COVID-19 kemudian setelah COVID-19 ini kita minta laporannya. Kita telaah, kita lakukan pendampingan agar terjadi percepatan untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat Desa,” tambah Gus Menteri

Oleh karena itulah, Gus Menteri menambahkan, sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan protokol normal baru desa sebagai upaya untuk menyambut reborn ekonomi desa.

“Itulah makanya, kami dari Kementerian Desa PDTT merasa sangat perlu untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang bersifat panduan. Panduan bukan sesuatu yang harus dilakukan seperti itu, tetapi panduan umum yang disebut dengan protokol normal baru desa,” tandas Pria Kelahiran Jombang ini.