PPDB DKI Dipersoalkan, Ombudsman RI Minta Anies Tidak Tutup Mata

Diskusi publik pendidikan "Quo Vadis PPDB DKI Jakarta Ada Apa?"

MONITOR, Jakarta – Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jakarta ternyata menjadi perhatian banyak kalangan, salah satunya Ombudsman RI. Anggota Ombusdman RI, Laode Ida, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan tutup mata dengan kisruh PPDB.

Pasalnya, menurut Laode jika persoalan PPDB dibiarkan, maka dikhawatirkan ada korban dari anak didik. Ia pun menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan DKI tidak pernah dikonsultasikan ke Anies.

“Saya yakin kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pak Anies sebagai gubernur. Oleh karenanya, saya minta ke Pak Anies jangan tutup mata atas persoalan ini,” ujar Laode dalam acara diskusi publik pendidikan “Quo Vadis PPDB DKI Jakarta Ada Apa? ” yang digelar di Kantor Partai Golkar Jakarta, Rabu, (1/6).

Laode pun merasa heran, kebijakan yang dikeluarkan Disdik tidak pernah mempertimbangkan masukan orangtua murid. Padahal aturannya adalah, sebelum kebijakan itu dikeluarkan, Disdik DKI harusnya terlebih dahulu menyerap aspirasi orangtua murid terlebih dahulu.

“Kebijakan soal PPDB yang dikeluarkan Disdik DKI wajar kalau diprotes, karena kebijakan itu dikeluarkan tanpa pernah menyerap aspirasi orangtua murid,” terangnya.

Dengan mempertimbangkan psikologi anak, Laode pun mendesak Pemprov DKI untuk persoalan PPDB ini harus cepat diselesaikan dan jangan sampai diikuti oleh provinsi lain di Indonesia.

“Ingat, ini menyangkut persoalan generasi penerus. Jangan sampai rasa ketidakadilan dalam PPDB ini menjadi penyebab hilangnya generasi penerus yang berkualitas,” pungkasnya.