MONITOR, Jakarta – Persoalan di Papua seringkali muncul karena persepsi sejarah yang mulai bergeser. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, sebenarnya rakyat Papua sejak lama menginginkan kehidupan yang damai. Hanya saja, kata dia, isu-isu tentang HAM dan diskriminasi kerap dipropandakan oleh aktivis dari organisasi Papua merdeka.
“Persepsi ini mulai diotak-atik oleh kalangan aktivis,” kata Karding dalam diskusi online bertema ‘Indonesia Melihat Papua Nan Jauh di Sana’ yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (IJU) Jakarta, Senin (29/6).
Karding mengatakan upaya provokasi dan proganda dari aktivis Organisasi Papua Merdeka lebih berat pada porsi pelanggaran HAM, terutama isu diskriminasi.
Sementara menyinggung proses diplomasi yang pernah ada di Papua, Karding menganggap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah tokoh yang melakukan pendekatan kebudayaan dan persuasif. Sehingga, peran Gus Dur ini diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.
“Yang dilakukan Gus Dur perlu ditiru oleh pemerintahan selanjutnya. Era SBY dan Jokowi, penuh dengan dinamika,” tukas Politikus PKB ini.
Menurutnya, di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas. Secara simbolik, disebutnya ada perhatian serius terhadap Papua. Dalam hal ini, pemerintah dianggap massif melakukan percepatan konektivitas di Papua, mulai dari jalur darat, laut dan udara. Termasuk kebijakan BBM satu harga.
“Political will Jokowi cukup luar biasa, ditambah ada perhatian serius. Adanya UU Otsus adalah bagian dari kompromi politik pemerintah terhadap Papua,” ujarnya.
