Hari Bhayangkara ke-74, IPW: Organisasi Polri Makin Mengerikan

IPW memberikan tujuh catatan terkait organisasi Polri

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane memberikan sejumlah catatan menjelang Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020 esok. Ada tujuh catatan IPW yang menilai organisasi Polri saat ini makin mengerikan.

Adapun tujuh catatan IPW yang mengaku merasa ngeri melihat perkembangan Polri adalah; Pertama, dibandingkan dengan era Orde Baru di era reformasi saat ini anggaran Polri naik 2000 persen lebih. “Tapi Polri selalu merasa kekurangan anggaran. Namun, seberapa besar anggaran ideal yang dibutuhkan, tidak satu pun elite Polri yang bisa menjelaskan. Polri tidak tahu persis berapa sesungguhnya anggaran idealnya,” kata Neta melalui keterangan tertulisnya. Selasa (30/6/2020).

Kedua, lanjut Neta organisasi Polri saat ini makin obesitas dan menjadi raksasa yang sulit bergerak, sehingga makin sulit melayani masyarakat. “Jumlah jenderal, Kombes, dan AKBP makin membludak. Akibatnya, limpahan jenderal Polri mengalir kemana mana, termasuk ke wilayah sipil dan menjadi gangguan bagi karir pejabat ASN,” terangnya.

Ketiga, Neta menilai elit Polri makin doyan menambah jumlah jenderal, sehingga jenderal polisi ada dimana mana. Ia menegaskan di masa orde baru, di daerah sangat sulit menemukan jenderal polisi, kini di setiap daerah sedikitnya ada tiga atau empat jenderal polisi, mulai dari Kapolda, wakapolda, kepala BNN Daerah, dan Kabinda. Jika di era orba total jumlah jenderal polisi hanya 65 orang, saat ini jumlah jenderal polisi hampir 300 orang.

“Akibatnya, anggaran Polri banyak tersedot untuk membiayai para jenderal, yang sesungguhnya keberadaan jenderal polisi yang membludak itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” tegasnya.

Keempat, semua Polda dijadikan Tipe A. Strategi Polri dalam hal ini terang Neta makin tidak jelas dan tidak promoter dimana hal tersebut menurut Neta menjadikan Polri tidak jelas sistem karirnya. “Bayangkan, Polda Bengkulu disamakan dengan Polda Metro Jaya. Sama sama Tipe A. Artinya, tolok ukur Polri makin ngaco dalam menjalankan tugas profesionalnya. Akibatnya, tidak ada proses magang dan belajar yang signifikan bagi perwira Polri dalam menjadi seorang Kapolda,” ungkap Neta.

Kelima, Neta menyoroti soal sistem alat komunikasi dan jaringan komunikasi yang dikeluarkan polri. Menurutnya sejak reformasi anggaran yang dikeluarkan Polri untuk membangun sistem Alkom Jarkomnya sudah ratusan triliun. Tapi belum pernah ada audit menyeluruh yang komperhensif terhadap sistem Alkom Jarkom Polri, sehingga sistem Alkom Jarkom Polri tambal sulam dan selalu bermasalah.

“Ratusan triliun anggaran kepolisian untuk membangun sistem Alkom Jarkom yang representatif tidak pernah terjadi sejak awal reformasi. Anggaran itu seperti membuang garam ke laut, yakni sia sia,” tandas Neta.

Keenam, Neta mencatat audit konperhensif yang transparan tidak pernah dilakukan Polri terhadap sarana, prasarana maupun persenjataan atau alutsistanya. Sehingga ratusan triliun rupiah uang negara untuk pengadaan semua itu, sejak awal reformasi, hanya berujung pada sistem tambal sulam.

“Tidak ada grand desain yang menjadi landasan untuk mengukur sudah sampai tahap mana sarana, prasarana, dan alutsista yang dicapai Polri dan saat ini posisinya dimana, dan pada periode kapan semua itu mencapai titik ideal,” kata Neta.

Ketujuh, menurut Neta Polri tidak pernah melakukan audit komperhensif terhadap organisasinya, sehingga tidak seorang pun di Polri yang tahu persis seperti apa organisasi dan jumlah personil ideal di kepolisian. Tolok ukur yang dipakai hanya rasio PBB yang sudah ditinggalkan negara negara demokratis. Sebab di banyak negara, kepolisiannya sudah mengarah ke era 4.0 dimana keberadaan polisi manusia sudah digantikan dengan teknologi.

“Sementara Polri masih sibuk dengan penambahan jenderal disana sini dan mendorong jenderal jenderalnya masuk ke wilayah karir pejabat sipil. Setiap Kapolri selalu berubah pola struktur dan organisasi kepolisian yang diterapkannya,” ujarnya.

Dari ketujuh point’ di atas IPW menilai Kapolri Idham Azis gagal membawa Polri ke wilayah promoter yang sesungguhnya. Promoter harusnya menuntut Polri yang efisien, efektif dan lincah dalam menjalankan fungsinya.

“Yang terjadi saat itu organisasi Polri menjadi obesitas dan menakutkan serta terjebak pada banyaknya Kombes dan AKBP yang “nganggur”, sementara di lapangan masyarakat merasa keberadaan polisi sangat kurang. Strategi Idham Azis menjadikan semua Polda menjadi tipe A adalah sebuah kesalahan fatal yang membuat sistem pembinaan perwira untuk memegang wilayah menjadi absurd,” tambah Neta

IPW menilai, keberadaan organisasi Polri yang makin obesitas ini harus dicegah. Polri harus berani tampil ramping secara organisasi agar lincah, efisien, dan efektif. Sehingga langkah yang perlu segera dilakukan Polri adalah moratorium penerimaan Akpol hingga tiga tahun ke depan.

“Perbanyak rekrut SPN Tawarkan pensiun dini kepada pamen ke atas. Buat roadmap organisasi, Alkom Jarkom, alutsista dan sarana prasarana agar diketahui secara persis sudah di titik mana capaian Polri saat ini. Berantas mafia proyek dgn mengedepankan propam, Irwasum dan bantuan KPK sebagai pengawas. Lalu Polri segera memasuki era kepolisian modern yang promoter dengan 4.0,” pungkas Neta.