MONITOR, Jakarta – Ancaman perombakan kabinet atau reshuffle yang dilontarkan Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu menuai sorotan banyak kalangan. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, misalnya. Ia menilai dalam kondisi ini, masyarakat Indonesia tidak membutuhkan pidato atau keluhan seorang pemimpin.
“Pak Presiden Joko Widodo, dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan (action) cepat dari seorang pemimpin, bukan sekedar pidato dan mengeluh di depan menteri dan rakyat,” kata Mardani Ali Sera dalam laman Twitternya, Senin (29/6).
Terkait isu reshuffle ini, Mardani mengatakan hal tersebut menjadi otoritas dan tanggungjawab presiden. Untuk itu, jika ada menteri yang perlu diganti, ia menekankan agar presiden segera mempercepatnya.
“Bila ada menteri, pejabat, atau aturan yang perlu diganti untuk mempercepat ekskusi program penanganan krisis, segera lakukan. Otoritas dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan Anda selaku Presiden RI,” tandas Ketua DPP PKS ini.
Ia menilai pasca pidato gertakan itu, hingga kini Jokowi belum melakukan keputusan dan tindakan apapun selama rentang sepuluh hari sesudahnya. Mardani mengatakan, Indonesia saat ini butuh pemimpin yang jelas, bukan yang mengeluh depan rakyat dan menterinya apalagi pencitraan.
“Pidato ini ternyata pidato 10 hari yang lalu, baru diunggah kemarin oleh Biro Pers Istana setelah 10 hari. Dan dalam 10 hari ini belum ada keputusan dan tindakan apapun dari Pak Jokowi setelah pidato marah-marah dan mengeluh,” ungkapnya.
“Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seakan pencitraan,” sambung Mardani tegas.
