Kutuk Aksi Bakar Bendera PDIP, Forum Satu Bangsa: Hindari Politik Adu Domba

MONITOR, Jakarta – Aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dilakukan oleh berbagai aliansi ormas keagamaan atas nama Anak NKRI di halaman gedung DPR-MPR Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2020) dinodai dengan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dituding sebagai inisiator RUU yang menimbulkan polemik tersebut.

Menyikapi peristiwa pembakaran itu, Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB), Hery Haryanto Azumi menyayangkan terjadinya insiden yang menciderai demokrasi tersebut. Menurutnya hal itu merupakan penghinaan terhadap simbol-simbol partai politik yang telah disahkan.

“Partai Politik, termasuk PDI Perjuangan, dengan segala kelengkapan tanda-tanda kebesarannya termasuk bendera partai politik adalah sesuatu yang legal dan dilindungi di Indonesia. Melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol partai politik yang telah disahkan adalah perbuatan melawan hukum dan mencederai demokrasi Indonesia,” ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Kamis (25/6/2020).

Hery juga menyoroti adanya bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sengaja dibuat untuk dibakar dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang telah resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Memproduksi, menyebarkan dan dengan sengaja mengibarkan di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu.

“Pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah tindakan melawan hukum, demikian juga pengibaran bendera PKI,” tegasnya.

Forum Satu Bangsa tambah tokoh muda NU tersebut sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan karena di samping melanggar hukum juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia.

“Forum Satu Bangsa menyerukan agar kita sebagai Bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan episentrumnya di Pasifik. Alih-alih melegitimasi proxy war, kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu,” terang mantan Ketua Umum PB PMII itu.

Hery mengingatkan jika bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berpotensi memberikan solusi bagi dunia. Menghabiskan energi dengan berkonflik sesama anak bangsa adalah perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional kita. “Mari kita dayagunakan energi nasional kita untuk kebesaran bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ajaknya.

Bangsa Indonesia, seru Hery harus bersatu untuk menghadapi situasi pasca Covid-19. Ancaman krisis ekonomi yang terjadi harus diantisipasi secara bersama-sama. Sudah tiba waktunya rakyat diberikan pendidikan politik dan pemahaman tentang krisis ekonomi secara lebih terbuka. Disinformasi terhadap rakyat akan menembak balik.

“Dengan landasan ini, pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat tercipta. Dan Indonesia Emas akan menjadi milik semua rakyat Indonesia. Sebaliknya, Pembodohan politik rakyat akan selalu menyisakan masalah di masa mendatang dan semakin menjauhkan kedaulatan rakyat,” ungkapnya.

“Semoga Alloh SWT menjaga Bangsa Indonesia dari perpecahan dan konflik yang sia-sia. Salam Pancasila dan cinta tanah air. Hubbul Wathon minal Iman,” pungkas Hery.