Indonesia Jajaki Kerjasama Bidang Infrastruktur dengan Pemerintah Turki

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual, Selasa (23/6/2020). Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki baik pada level government to goverment (G2G), business to business (B2B) maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga ditunjuk sebagai pimpinan Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk menjadi pembicara kunci pada acara Forum Bisnis Konstruksi Indonesia–Turki, di Kota Ankara, Turki. Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak, Dirut PT Waskita Karya Destiawan, Dirut PT Brantas Abiprata Bambang Esthi Marsono, dan sejumlah perwakilan Dewan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Turki, Asosiasi Konsultan Konstruksi dan Arsitektur Turki, Asosiasi Kontraktor Turki, serta Asosiasi Kontraktor Indonesia.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, kemampuan pendanaan Pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %.

Untuk itu, Menteri Basuki mendorong investor-investor dari Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD 10 miliar pada tahun 2023.

Menteri Basuki mengatakan Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Misalnya dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol.

Menteri Basuki mencontohkan beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership diantaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp 2,213 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp 21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp 8,7 triliun.

“Kami sangat terbuka, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan kontak person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur diharapkan juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.