Usia Jadi Syarat Seleksi PPDB, Ratusan Orangtua Siswa Datangi Kantor Anies

Ratusan orangtua siswa menggelar aksi protes atas kebijakan PPDB di Balaikota Jakarta

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menjadikan usia sebagai salah satu syarat dalam menyeleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat protes dari orang tua siswa. Bentuk protes mereka dilakukan dengan menggelar aksi demo di depan halaman Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Jakarta Pusat.

Para orangtua siswa ini menganggap kebijakan usia jadi salah satu persyaratan PPDB merupakan kebijakan yang tidak adil. Koordinator aksi orang tua murid untuk PPBD, Tita Soedirma mengatakan, para orang tua mendesak Anies untuk menghapus kriteria usia sebagai syarat masuk PPDB dan mengembalikan Permendikbud No. 44/2019 pasal 25 ayat 1 mengenai sistem zonasi.

“Kemarin nggak ada kesepakatan maka kita melakukan ini (demo). Kemarin cuma audiensi dan mediasi. Bahkan kemarin sudah didampingi oleh Komisi E DPRD tetap nggak ada (solusi),” ujar Tita, Selasa (23/6).

Tita menambahkan, jika usia dijadikan syarat masuk PPDB maka para orang tua murid meminta tidak dicampur dengan siswa yang lulus dengan syarat normal seperti nilai dan prestasi.

“Kemarin sudah ketemu Gubernur dan kepala Dinas Pendidikan, namun belum ada kesepakatan, jadi kami melakukan aksi ini,” kata Tita.

Ortu siswa pun menuntut Anies menolak dengan tegas SK Dinas Pendidikan DKI Jakarta No.501/2020 tentang Juknis Jalur Zonasi, karena tidak sesuai dengan Permen Dikbud No. 44 tahun 2019.

“Serta mengembalikan jalur zonasi sesuai dengan jarak dengan sekolah dan nilai,” tandasnya.

Diketahui, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengungkapkan bahwa jika jumlah pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

“Hal ini di latarbelakangi oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat miskin justru tersingkir di Jalur Zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi,” lanjut Nahdiana.