MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah berpandangan bahwa kartu tanda penduduk elektronik (e KTP) sebagai single identity number bagi warga negara Indonesia adalah solusi dari masalah data pemilih yang amburadul.
Untuk itu, sambung Fahri mendesak agar pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membuat e-KTP sebagai single identity number tersebut.
“Apalagi, salah satu indikasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu karena Pemerintah tidak memiliki data penduduk yang pasti. Makanya, berani enggak menyelesaikan itu (masalah data pemilih),” kata Fahri dalam diskusi virtual Nagara Istitut bertema ‘Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?’, di muat Minggu (21/6).
Dalam diskusi yang digelar Sabtu (20/6) kemarin itu, Fahri mengatakan beresnya masalah data kependudukan bisa mengurangi celah kecurangan di Pilkada. Sehingga, tidak ada lagi yang selalu meributkan data kependudukan, khususnya jelang Pemilu.
‘Umumkan setiap warga negara sekarang punya satu identitas, nanti Dukcapil dan KPU punya satu data ini enggak. Sampai mau nyoblos, Dukcapil dan KPU masih berantem, soal ini pemilihnya siapa, berapa banyak, sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman Majapahit orangnya masih nyoblos. Banyak orang yang baru 2 tahun umurnya sudah nyoblos,” ucap wakil ketua umum DPN Partai Gelora Indonesia itu.
Fahri juga memaparkan, jika Mendagri tidak kunjung menyelesaikan pendataan penduduk secara digital, maka kecurangan Pilkada akan terus terjadi.
“Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan, itu yang saya khawatir, Pak. Berani enggak kita menyelesaikan ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain Fahri Hamzah, diskusi diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Calon Gubernur Kalsel Denny Idrayana, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.
