Arus Survei Indonesia: Mayoritas Publik Setuju Reshuffle Kabinet

Rilis survei nasional “Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin” Arus Survei Indonesia (ASI). Jum'at (19/6/2020).

MONITOR, Jakarta – Arus Survei Indonesia (ASI) merilis survei nasional “Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin”. Hasilnya, sebanyak 67,4% (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sementara 25,3% (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 7,3% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

“Secara umum publik mempersepsikan baik kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengingat angkanya di atas 50 persen,” ujar Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an dalam rilis survei nasional yang digelar secara daring di Jakarta. Jum’at (19/6/2020).

Survei tersebut juga merilis terkait kinerja Presiden Jokowi, dimana sebanyak 68,3% (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas. Sementara 25,0% (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 6,7% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Sedangkan terkait kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebanyak 59,5% (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas. Sementara 34,4% (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 6,1% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Terkait kinerja pemerintahan dalam beberapa bidang, tingkat kepuasan publik paling tinggi tertuju pada Bidang Keamanan (74,8%), disusul Bidang Pendidikan (73,3%), Bidang Kesehatan (72,0%), Bidang Ekonomi (66,2%), Bidang Politik (64,1%) dan Bidang Hukum (61,6%).

Menurut Ali Rif’an, tingginya kepuasan publik di Bidang Kemanan tak bisa dilepaskan dari peran lembaga terkait yang dalam beberapa bulan terakhir mampu mengatasi situasi keamanan nasional di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan rendahnya kepuasan publik terhadap Bidang Hukum sangat dipengeruhi oleh dinamika politik belakangan di mana lembaga-lembaga terkait kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengundang persepsi kurang baik di masyarakat, seperti dibebaskannya sekitar 35 ribu napi yang kemudian menimbulkan keresahan publik karena mereka berulah lagi, ataupun soal penegakan hukum yang terkesan masih tebang pilih, dan lainnya.

Adapun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin relatif kurang menggembirakan lantaran angkanya rata-rata di bawah 50%. “Temuan survei ini bisa menjadi cacatan evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk meninjau kembali para pembantunya,” katanya.

Di sisi lain, terkait wacana perombakan/reshuffle kabinet, sebanyak 75,6% (gabungan sangat setuju + cukup setuju) publik mengatakan setuju. Sementara 16,9% (gabungan kurang setuju + sangat tidak setuju) mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5% mengaku tidak tahu/tidak jawab. “Artinya publik menginginkan performa kinerja menteri yang ada saat ini harus lebih baik lagi,” terang Ali Rif’an.

Pemaparan hasil survei nasional ‘Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan jokowi-Ma’ruf Amin’ ini bermaksud mengukur 4 (empat) hal isu utama yaitu mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan JokowiMa’ruf Amin, mengukur tingkat kepuasan publik terhadap enam bidang utama pemerintahan (bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum), mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri JokowiMa’ruf Amin, dan untuk mengetahui pendapat publik tentang isu reshuffle kabinet: apakah publik cenderung setuju atau tidak setuju.

Ali memaparkan metode penarikan sampel menggunakan Multistage Random Sampling dengan jumlah responden 1000 responden dengan margin of error +/- 3.1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. “Data nomor telepon responden diambil dari responden survei nasional Arus Survei Indonesia periode April 2019 menggunakan Multistage Random Sampling,” terangnya.

Wawancara dilakukan 9-12 Juni 2020 dengan melibatkan 1800 responden. Dari 1800 responden, yang berhasil diwawancara 1000 responden. Validasi data sampel dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis (provinsi, gender, desakota, etnis, agama, dll) dari sampel survei dengan data sensus PBS. Jika terjadi perbedaan antara demografi sampel dan populasi maka dilakukan pembobotan.