Oleh: Afif Alfain Thufail*
Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini, tidak dikenal sebelum. Wabah ini mulai ditemukan di Wuhan, Tiongkok, sekitar Desember 2019.
COVID-19 ini menjadi ancaman serius dan menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, setidaknya menurut data yang di lansir WHO:https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public.
Berbagai Negara tengah melakukan berbagai daya upayanya. Termasuk dengan paket kebijakan agar Covid-19 bisa ditanggulangi dengan baik. Kebijakan Luar Negeri sebuah Negara pasti disebabkan oleh kepentingan nasionalnya dan juga berdasarkan aktor yang menyebabkan kebijakan tersebut.
Dalam ilmu hubungan internasional, terbagi menjadi dua, State Actor dan Non-State Actor. Negara jelas sudah menjadi aktor utama, tetapi terdapat juga banyak aktor non-state seperti Multi National Corporations (MNC’s), International Governmental Organizations (IGO), International Non-Governmental Organizations (NGO), Transnational Companies (TNC) dan lain-lain.
Dengan munculnya penyakit Covid-19 menimbulkan satu aktor baru dalam Hubungan Internasional, karena hari ini semua negara memiliki kebijakan dan kepentingan nasional yang sama, yaitu mengatasi pandemi Covid-19 yang semakin global. Banyak kebijakan yang tengah dilakukan di beberapa Negara.
Lockdown misalnya diterapkan oleh pemerintah China, Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El Savador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina dan Lebanon. Sementara Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Covid-19 telah memaksa Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan negara yang di kenal selama ini menjadi musuhnya yaitu China. Kerjasama dengan China ini diharapkan membantu mengurangi penyakit Covid-19 di Amerika Serikat yang kian hari cenderung naik. (https://news.detik.com/internasional/d-4956218/gegara-corona-as-china-kembali-kerja-sama). Hal ini menjelaskan bagaimana Covid-19 ini menjadi hal yang harus diatasi semua negara di dunia dan mengesampingkan konflik yang terjadi sebelumnya.
Sekat-sekat politik dengan demikian akan melebur ke dalam hubungan diplomatic yang diikat dengan kemanusiaan. Saat ini tidak ada negara yang merasa dirinya paling kuat dan hebat. Semuanya harus saling bekerjasa dan kolaborasi untuk bersama-sama melawan pandemi covid yang mengancam ribuan nyawa manusia. Tulisan ini akan mengulas bagaimana pemerintah Chile menangani Covi8d-19 yang dilihat dalam kacamata hubungan internasional.
Karantina Masal Chile
Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya kebutuhan sebuah bangsa/negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan (Teuku May 2002:116).
Karenanya kepentingan nasional sebuah Negara sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu Negara termasuk dalam konteks kerjasama.
Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara. Menurut Dadelford dan Lincoln (1962) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi kepentingan keamanan nasional, pengembangan ekonomi, peningkatan kekuatan nasional, kepentingan prestise nasional.
Munculnya Covid-19 membuat semua negara memiliki kepentingan nasional yang sama untuk menanggulangi Covid-19 yang tidak hanya memakan korban jiwa, akan tetapi berdampak juga terhadap situasi politik, ekonomi dan kekuatan nasional sebuah negara. Tak terkecuali Negara Chile.
Begitupun dengan Negara Chile. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Chile untuk menanggulangi Covid-19. Pada bulan Maret pemerintah Chile menerapkan kebijakan “Karantina Massal” di Ibu Kota Chile, Santiago karena jumlah positf Covid-19 telah melewati angka 1000 orang. Kebijakan ini dilakukan agar penyakit ini tidak menyebar hingga kota lainnya dengan mengkarantina 13 juta orang. (kalbar.antaranews.com 26/03/2020).
Pada tanggal 27 April 2020 Pemerintah Chile kembali mengeluarkan kebijakan tentang Covid-19. Barangsiapa yang sudah sembuh dari penyakit Covid-19, akan mendapatkan paspor imunitas yang akan menyebabkan seorang warga Negara sudah diperbolehkan kembali melakukan aktivitas.
Apabila warga biasa ingin mendapatkan paspor imunitas, bisa dilakukan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang dilakukan oleh pemerintah dan tingkat penularan yang rendah.
Kebijakan tersebut mendapatkan kritik dari Cristobal Cuadrado dari Chilean Immunological Society. “Ada keraguan serius soal kekebalan jangka panjang terhadap virus ini. Kami telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi lagi kebijakan tersebut dan melibatkan para ahli dalam diskusi sebelum melakukan skema kebijakan itu,” (travel.detik.com 27/04/2020). Pada saat itu kasus yang positif terkena virus Covid-19 13.813 kasus dan menelan 198 orang meninggal dunia.
Pada tanggal 1 Mei 2020 pemerintah Chile mengeluarkan kebijakan dengan melonggarkan warganya, dengan membuka pusat perbelanjaan tetapi tetap mengunakan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Di antaranya menggunakan masker, menerapkan social distancing dan pengukuran suhu tubunya diukur. (www.liputan6.com 01/05/2020). Hal ini didasari oleh hasil uji coba pembukaan mall yang dimana mall dan pengunjung mematuhi protocol yang di tetapkan oleh pemerintah dan kasus Covid-19 yang teridentifikasi 14.885 kasus dan menelan 234 korban jiwa.
Pada tanggal 14 Mei 2020 pemerintah Chile telah mengajukan permohonan pinjaman terhadap International Monetary Fund (IMF) sekitar US$ 23,8 miliar untuk mewaspadai krisis ekonomi yang akan terjadi di Chile yang disebabkan oleh Covid-19.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva berniat memberi rekomendasi untuk menyetujui permohonan pinjaman tersebut karena “landasan-landasan ekonomi, kerangka kerja kebijakan kelembagaan dan rekam jejak Chili, yang sangat kuat.(www.liputan6.com, 14/05/2020).
Sebagaimana diketahui tujuan pinjaman dari IMF adalah untuk membantu melindungi dari guncangan eksternal dengan memberi negara-negara yang memiliki kerangka kerja kebijakan dan kinerja ekonomi yang sangat kuat akses besar dan langsung pada sumber daya IMF.
Namun demikian, pemerintah Chile masih belum berhasil menurunkan angka kasus Covid-19, bahkan melonjak tajam menjadi 37.040 kasus dan telah menelan 368 korban jiwa. Kebijakan melonggarkan warganya pada Covid-19 telah memicu meningkatnya jumlah kasus menjadi 174.293 ribu kasus dan telah menelan 3.323 korban jiwa (www.worldometers.info 15/06/2020).
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan yang diterapkan dengan melonggarkan kebijakan tentang Covid-19 sudah efektif atau belum? Karena menurut data total kasus meningkat dengan tajam. Pemerintah Chile diharapkan memikirkan penerapan kebijakan ini dengan matang, agar tidak bertambahnya kasus Covid-19 yang membuat kekhawatiran masyarakat dan akan berdampak panjang terhadap perekonomian Chile.
Berkaca dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Chile dalam menanggulangi Covid-19 adalah perlunya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Rasa saling percaya dan ketaatan kepada pemimpin menjadi penting. Namun, kerjasama lintas negara juga dibutuhkan untuk membantu menangani berbagai dampak yang membahayakan umat manusia.
Langkah Pemerintah Chile dengan melakukan pinjaman kepada IMF adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi krisis ekonomi. Namun hal ini belum tentu pas diterapkan untuk negara lain termasuk Indonesia. Namun, betapapun ini adalah langkah antisipasi pemerintah Chile atas krisis pandemic Covid-19 yang saat ini melandanya.
Assisten professor dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Randy Wirasta Nandyatama menilai, respon terhadap pandemic COVID-19 memang masih cenderung negara-sentris, ‘mencari selamat sendiri’, dan didominasi pendekatan keamanan ketimbang kemanusiaan.
Menurutnya, jika negara-negara di dunia menyadari pentingnya kolaborasi internasional, penanganan COVID-19 dapat terjadi lebih cepat dan akan terjadi reformasi tatanan global. Wallahu a’lam bi shawab.
*Penulis adalah Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
 dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).){kind=link}