MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan fraksinya akan tetap berkomitmen untuk tidak membahas dan meminta pemerintah menghentikan proyek Ibu kota negara (IKN) baru, di Kalimantan Timur (Kaltim).
Meskipun, kata dia, dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bahwasanya tidak ada pembahasan terkait IKN 2020, termasuk penetapan alokasi khusus untuk pembuangannya.
“Fraksi PKS tetap komitmen tidak membahas dan meminta pemerintah untuk menghentikan proyek IKN ini, karena apa yang melatarbelakangi pembagunan IKN tidak berefek menumbuhkan perekonomian dan penafsiran pemerintah terkait hubungan ekonomi dan IKN merupakan hal yang keliru,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (11/6).
Lebih lanjut, ia mengatakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pernah memberikan proyeksi pertumbuhan dimana tidak terlalu signifikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, imbuhnya, proyeksi forecasting itu dilakukan sebelum pasca pandemik ini.
Anggota Komisi V DPR ini pun mengingatkan agar pemerintah melalui Menteri PUPR untuk memegang janjinya untuk tidak melakukan pembahasan mengenai proyek IKN tersebut.
“Sekali kita tetap pegang janji pak Menteri PUPR untuk tidak membahas IKN di masa pandemi Covid 19 ini,” tegasnya.
“Fokus kita di komisi V membangun kepercayaan diri masyarakat melalui program-program yang di butuhkan masyarakat menghadapi masa-masa sulit ini,” pungkas legislator dari Riau ini.
