IPW: Kerusuhan di AS Harus Jadi Pelajaran Berharga Polri

Apa yang terjadi di AS, berpotensi juga terjadi di Indonesia

Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (net)

MONITOR, Jakarta – Ind Police Watch (IPW) berharap kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung rusuh di Amerika Serikat (AS) menjadi momentum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengevaluasi diri agar benar-benar profesional, modern dan terpercaya (Promoter) sehingga apa yang terjadi di AS tidak terjadi di Indonesia.

Seperti yang diketahui, aksi demonstrasi besar-besaran di AS sendiri terjadi karena dipicu oleh kematian warga kulit hitam George Floyd di negara bagian Minneapolis yang diakibatkan ulah anggota polisi yang semena-mena dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.

“Kapolri Idham Azis perlu mengevaluasi sikap prilaku dan kinerja para Kapolda dan Kapolresnya agar benar-benar promoter, sehingga kerusuhan dan kekacauan di AS tidak terjadi di Indonesia,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya. Jum’at (5/6/2020).

Menurut Neta, apa yang terjadi di AS, berpotensi juga terjadi di Indonesia saat ini. Pasalnya, tegas Neta di Indonesia sikap polisi yang semena mena, arogan, melakukan krimialisasi, berpihak, tidak peka, dan mencederai rasa keadilan masyarakat sudah menjadi rahasia umum yang sering terjadi.

“Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat ke IPW, terutama dari daerah, yang kemudian disampaikan ke elit elite kepolisian sering kali tidak cepat disikapi secara promoter. Padahal, sikap seperti ini bisa menjadi api dalam sekam yang memicu kekacauan seperti yang terjadi di tahun 1998,” tegas Neta.

Neta mencontohkan peristiwa terbaru yang terjadi yaitu sksi teroris yang membuat terbunuhnya anggota polisi di sebuah Polsek di Kalimantan Selatan yang menurutnya menunjukkan betapa tidak promoterya Polri. “Anggota polisi saja bisa terbunuh di kantornya, lantas apa yang bisa diharapkan masyarakat dari polisi dalam menjaga keamanan publik. Ironisnya, dalam kasus ini hanya Kapolresnya yang dicopot, sementara kapoldanya tidak tersentuh hukuman,” ungkap Neta.

Padahal, lanjut Neta peristiwa itu terjadi akibat tidak berjalannya sistem deteksi dini dan lemahnya kinerja intelijen yang dibangun Kapolda hingga teroris bisa mengobok obok kantor polisi.

“Sebab itu sudah saatnya Kapolri mengevaluasi sikap prilaku dan kinerja para Kapolda dan kapolresnya. Kapolda dan Kapolres yang mengkriminalisasi hak hak ulayat atau mengkriminalisasi pengusaha lokal dengan tujuan tertentu atau diperalat pihak tertentu untuk mencederai rasa keadilan publik atau tidak becus bekerja secara promoter harus dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam “kotak” dan “kotaknya digembok tiga”. Sebab polisi seperti itu tidak pantas menjadi pimpinan kepolisian dan hanya akan menjadi benalu buat masyarakat maupun polri,” ujar Neta.

Terjadinya krisis ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 tambah Neta juga harus diwaspadai Polri. Sebab krisis ini bisa menjadi krisis sosial dan politik. “Jika dalam multikrisis ini jajaran polri tidak promoter dan lebih mengedepankan arogansi, seperti apa yang dialami Goerge Floyd, bukan mustahil kekacauan seperti di AS akan terjadi di Indonesia, apalagi persoalan di Indonesia sangat kompleks dan pelik,” pungkasnya.