Simpang Siur Dana Haji, AHY Minta BPKH Bersikap Transparan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

MONITOR, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk meniadakan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini menimbulkan spekulasi di sejumlah kalangan, tak terkecuali para elit politik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai hal tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Apalagi, kata AHY, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dana haji 2020 akan digunakan untuk stabilisasi rupiah.

“Info spekulatif tentang penggunaan dana Haji untuk penguatan Rupiah terus berkembang dan meresahkan masyarakat,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip MONITOR, Kamis (4/6).

Terkait masalah dana haji, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji melalui instrumen syariah.

“Partai Demokrat tekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji melalui instrumen syariah, agar tetap aman dan hanya digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Haji saja,” tegas AHY.

Selain itu, untuk meredam kegelisahan masyarakat terutama jamaah haji yang batal berangkat di tahun ini, AHY meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengklarifikasi dan menjelaskan simpang siur mengenai dana haji tahun 2020.

“Klarifikasi dan komitmen dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hendaknya bisa segera meredam kontroversi tentang info dana haji USD. 600 juta (setara lk.Rp.8 trilliun) untuk penguatan Rupiah. Mari terus jaga dan awasi komitmen pengelolaannya, untuk kemaslahatan umat,” tandas suami Anisa Pohan ini.