MONITOR, Jakarta – Kebijakan New Normal di tengah pandemi corona yang tengah digulirkan oleh Presiden Jokowi saat kunjungannya ke Summarecon Mal Bekasi, 26 Mei lalu menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Tak pelak, Diskursus terkait kebijakan baru ini terus mengemuka di berbagai forum dan media lantaran menuai banyak perhatian publik tatkala pelaksanaan pemulihan ekonomi paska pandemi ini dianggap seragam, dengan penentuan tanggal berakhirnya situasi darurat pada 4 Juni 2020.
“Masyarakat Indonesia mengalami defisit kreatifitas atau inovasi keberagaman sosial. Selama ini masyarakat diajari secara kolektif merespon masalah dengan cara yang sama, alhasil terjadi penurunan imunitas/daya tahan sosial,” ujar Imam Mujahidin Fahmid saat Seminar Online bertajuk Pemulihan Ekonomi-Sosial Paska Covid-19 yang dihelat oleh Dewan Profesor Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada Senin Pagi Waktu Indonesia Tengah (01/06/2020).
Apa yang dikatakan Imam cukup beralasan mengingat kebijakan yang dilakukan oleh daerah satu dengan lainnya dalam menghadapi saat pandemi relatif sama, padahal situasi dan karakteristik wilayah berbeda-beda, oleh karenanya imam berpendapat memerlukan pendekatan yang berbeda pula.
Rektor UNHAS, Dwi Aries Palubuhu menyampaikan hal senada, ia menilai bahwa untuk menghadapi new normal ini dibutuhkan sebuah pemikiran luas secara bijak dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan bangsa ini.
“Kita harus selesaikan problem ini berdasarkan pada kearifan lokal masing-masing pemerintah daerah. Selalu mengikuti protokol kesehatan yang sesuai standar. Memiliki roadmap pemulihan pasca pandemik secara terstruktur, bagaimana setiap kegiatan berdasar pada protokol sesuai dengan standar. Kita perlu kesadaran secara struktural, tidak secara individual dengan melibatkan tokoh masyararakat secara lebih luas. Sehingga mampu dibangun secara komprehensif pemulihan ekonomi sosial secara tepat,” ucap Dwi Aries
Imam melanjutkan bahwa Pandemi COVID-19 menjadi momentum sangat penting bagi para otoritas strategis, khususnya untuk melakukan penyesuaian maupun perubahan kebijakan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi, sesuai kondisi ringan, sedang dan beratnya masalah yang dihadapi.
Pilihan urutan tingkat kesulitan menjadi prioritas kebijakan yang harus berubah, didasarkan pada pertimbangan dan pendekatan-pendekatan konseptual dan empiris yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah, Lembaga-Lembaga strategis tertentu, Industri dan dunia usaha, dan terutama masyarakat luas.
Untuk itu, Inovasi kebijakan utamanya keberagaman sosial sebagai konsep dan terutama dapat direalisasikan adalah suatu keniscayaan dalam menghadapi epidemi Covid-19.
“kekuatan sosial jauh lebih penting dibandingkan dengan kekuatan teknis, ini penting karena jika ada gejolak maka entitas sosial yang akan menyelesaikan, bukan menggantungkan pada negara. Jika ini bisa dilakukan maka inovasi berbagai kebijakan ekonomi-sosial dapat lebih efektif,” lanjut Imam
Imam kembali menekankan salah satu implementasi inovasi kebijakan ekonomi pada masa new normal adalah pemihakan pada 4 setor.
Pertama, Kebijakan sektor UMKM dan Koperasi berbasis Digital. Kedua, Kebijakan Pertanian berbasis Industri dan Digital. Ketiga, Kebijakan Industri berbasis Sumber Daya Lokal dan Nasional, serta berorientasi ekspor, dan Keempat, Kebijakan Perdagangan Regional dan Internasional berbasis Sumber Daya Domestik Hilir.
Acara Seminar dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Guru Besar UNHAS seperti Prof. Saleh S. Ali, Prof. Marzuki, Prof. Amran Razak, Dekan dan Ketua Program Studi, serta 2.324 peserta dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, birokrat, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia.
