Mendagri: Semua Tahapan Pilkada Akan Terapkan Protokol Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, setelah pihaknya berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas, penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang diwajibkan mengakomodir salah satu persyaratan.

Adapun syarat yang diajukan Kemenkes dan Gugus Tugas yakni melibatkan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.

“Namun protokol kesehatan agar dipatuhi disusun dengan mengikutsertakan mereka, dan waktu pelaksanaan akan dievaluasi bersama bahkan bisa menjadi pendorong,” kata Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (28/5/2020)

Mantan Kapolri ini menegaskan, pemerintah akan maksimal dalam menggelar tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Selain itu, Pemerintah akan menyusun protokol kesehatan dengan maksimal agar meminimalisir resiko penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, Tito mengaku tak dapat menjamin tak akan jatuh korban terpapar Covid-19. “Kita juga tidak bisa menjamin, mohon maaf tidak ada korban karena covid, itu kita berusaha maksimal, tapi kita serahkan kepada Allah SWT,” terangnya.

Tito berjanji akan menyiapkan protokol kesehatan, sosialisasi, hingga eksekusinya semaksimal mungkin. Pemerintah juga akan membantu penyelenggara Pemilu dalam tiap tahapan. Mantan Kapolri itu bilang bukan bermaksud untuk melakukan intervensi.

“Kita juga akan berusaha mendorong dan bantu penyelenggara dalam semua tahapan tanpa bermaksud intervensi apapun hasilnya. Tapi membantu terutama dalam penerapan protokol kesehatan tersebut,” kata Tito.

Recent Posts

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

16 jam yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

16 jam yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

16 jam yang lalu

Komisi IX DPR Ingatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tak Terganggu Buntut Defisit BPJS Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS…

16 jam yang lalu

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Meluasnya Karhutla, Dorong Bantuan Bagi Warga Terdampak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran…

16 jam yang lalu

Menjalin Ukhuwah, Menggapai Barokah, Menjemput Magfiroh, Menuju Janah

dr. H. Agus Sunardi, Sp.PK Menjalin Ukhuwah, Menggapai Barokah, Menjemput Maghfiroh, Menuju Jannah Alhamdulillahi Rabbil…

16 jam yang lalu